Palantir Luncurkan 'Republik Teknologi' — Apakah Ini Masa Depan atau Ancaman?
Bayangkan sebuah dunia di mana kekuatan software menentukan nasib bangsa, bukan diplomasi atau militer konvensional. Itulah visi yang digambarkan Palantir dalam manifesto barunya, "The Technological Republic", yang dirilis pada 26 April 2026. Dokumen 22 poin ini bukan sekadar cetak biru teknologi, melainkan pernyataan ideologi yang menyatakan bahwa pembangunan kecerdasan buatan harus dipimpin oleh negara-negara dengan nilai-nilai Barat — sebuah klaim yang langsung memicu gelombang kritik global. CEO Palantir, Alexander C. Karp, bersama penasihat hukum Nicholas W. Zamiska, tampaknya sengaja memilih nada yang provokatif, seolah membentuk republik digital baru yang diperintah oleh algoritma dan kode.
Inti dari manifesto ini adalah keyakinan bahwa era pencegahan nuklir telah usai, digantikan oleh dominasi AI dalam pertahanan nasional. Palantir menyebut pengembangan military software berbasis kecerdasan buatan sebagai keniscayaan — bukan pilihan. Bagi mereka, siapa yang menguasai teknologi perang masa depan, itulah yang akan mengendalikan keamanan global. Namun, klaim ini justru menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama karena perusahaan ini sudah terlibat dalam banyak kontrak pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Keterlibatan langsung dalam sistem negara membuat visi mereka terasa bukan sekadar teori, tapi ancaman nyata terhadap tatanan demokratis.
Kritik paling vokal datang dari Victoria Collins, anggota parlemen Inggris dari Partai Liberal Demokrat, yang menyebut manifesto itu terdengar seperti evil mastermind . "Perusahaan dengan motivasi ideologis yang begitu kentara dan kurangnya rasa hormat terhadap supremasi hukum demokratis seharusnya tidak berada di dekat layanan publik kita," tegasnya. Suaranya bergema di tengah kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi swasta kini memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melampaui institusi negara. Profesor Shanno Vallor dari Universitas Edinburgh memperingatkan bahwa visi semacam ini bisa menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi, terutama jika dikendalikan oleh entitas yang tidak akuntabel kepada rakyat.
Reaksi dari dunia akademik dan politik Eropa pun tak kalah tajam. Ilmuwan politik Cas Mudde menyebut dokumen ini sebagai wujud teknofasisme murni, sementara ekonom Yanis Varoufakis turut mengkritik arah filosofis perusahaan. Di platform X, unggahan manifesto tersebut telah mendapat puluhan ribu reaksi, mayoritas bernada negative sentiment . Di tengah debat tentang etika AI dan kekuasaan korporasi, Palantir bukan lagi sekadar perusahaan teknologi — mereka menjadi simbol dari dilema abad ke-21: siapa yang seharusnya mengendalikan masa depan, dan berdasarkan nilai siapa?
Teknologi harusnya untuk kemanusiaan, bukan untuk ideological agenda agenda ideologis segelintir orang.
Mereka bilang AI era baru, tapi kok terasa kayak balik ke masa kolonial dengan baju baru?
Kalau perangkat lunak jadi senjata utama, siapa yang jaga ethical standards standar etika?
Teknofasisme bukan istilah berlebihan. Ini nyata, dan mereka baru saja mengumumkannya dengan bangga.
Bayi saya lahir tahun ini. Saya berharap dia tumbuh di dunia yang masih punya human control kendali manusia, bukan algoritma.
Pemerintah harus evaluasi semua kontrak dengan perusahaan yang punya niat jahat terhadap demokrasi.
22 poin, semua tentang kekuasaan. Tidak ada satu pun tentang akuntabilitas.
Mereka bilang Barat harus pimpin AI. Lalu negara lain? Disebut ketinggalan terus?