HRD Tegaskan Komitmen Bangun Aceh Tengah, Fokus pada Infrastruktur dan Pascabencana
Di tengah hiruk-pikuk Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Takengon, Anggota DPR RI decision politik Ruslan Daud menegaskan komitmen kuat untuk memperjuangkan change nyata di Aceh Tengah. Dalam sambutannya di Hotel Gayo Petro, HRD—demikian ia akrab disapa—menjanjikan lebih banyak support program pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan post-disaster yang masih mendesak di dataran tinggi Gayo.
Ia menyebut dua proyek strategis sebagai prioritas: jembatan layang Enang-Enang dan jembatan permanen Weh Porak. Proyek pertama, yang kini dalam tahap perencanaan ulang, ditargetkan masuk tender pada 2027 dengan anggaran mendekati setengah triliun rupiah. Sementara jembatan Weh Porak, yang menjadi akses alternatif antara Bener Meriah dan Aceh Tengah, sudah mulai dibangun dengan alokasi sekitar Rp80 miliar. HRD menekankan bahwa keterlibatan pemerintah pusat memang bukan dalam status bencana nasional, tetapi response yang diberikan hampir setara dengan skala nasional.
Namun, HRD juga memberi peringatan tegas: daerah harus siap secara administratif jika ingin menarik anggaran APBN. Laporan teknis seperti Detail Engineering Design (DED) harus tersedia sebelum pengajuan. "Sedia payung sebelum hujan," tegasnya, mengingatkan pentingnya kesiapan birokrasi. Ia juga membuka peluang dari Instruksi Presiden yang menyediakan dana sekitar Rp20 triliun, namun harus diperjuangkan bersama oleh semua pihak.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyambut baik public trust yang diberikan oleh HRD. Ia mengapresiasi banyaknya program yang berhasil dibawa pulang dari pusat, dan berharap kerja sama ini terus berlanjut. "Kami hadir bukan untuk bertanding, tetapi untuk bersanding," kata HRD menutup pidatonya—sebuah message simpatik tentang kolaborasi, bukan persaingan, dalam membangun daerah yang masih dalam proses pemulihan.
Jembatan Weh Porak memang sangat dibutuhkan. Selama ini akses terlalu sulit saat hujan, petani kesulitan bawa hasil market pasar.
Tapi kenapa bencana masih status daerah? Kalau risk risiko besar begini, harusnya pusat lebih cepat turun tangan.
Sedia payung sebelum hujan—kata-kata yang pas. Tapi jangan cuma retorika, realisasi harus quickly cepat.
DED harus siap dulu? Itu justru sering jadi penghambat. Birokrasi pusat juga harus lebih fleksibel saat disaster bencana.
Senang dengar ada komitmen, tapi jangan lupa juga kebutuhan dasar warga yang masih belum pulih completely secara menyeluruh.
Inpres Rp20 triliun? Itu angka besar. Tapi transparansi penggunaan dana harus dijaga, jangan sampai public trust kepercayaan publik hilang di tengah jalan.