Inflasi Pengamat atau Defisit Toleransi Kritik?

Istilah new 'inflasi pengamat' yang dilontarkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memicu public trust yang retak, bukan karena jumlah kritik yang melonjak, tetapi karena cara pemerintah meresponsnya. Dalam beberapa pernyataan resmi, frasa ini digunakan untuk menggambarkan arus kritik yang dianggap berlebihan dari berbagai pihak, terutama saat kebijakan ekonomi dan sosial mulai mendapat sorotan tajam. Namun, bukannya menenangkan suasana, istilah ini malah memperbesar pressure yang sudah ada, seolah-olah suara kritis bukan bagian dari diskusi sehat, melainkan gejala gangguan yang perlu dikendalikan.

Kritik yang muncul hari ini tidak lahir dari udara kosong. Banyak analisis datang dari pengalaman langsung warga terhadap kenaikan price bahan pokok, kegagalan distribusi bantuan sosial, atau ketidaksesuaian data yang dirilis pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Lembaga riset independen, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil juga turut menghadirkan report alternatif yang menawarkan perspektif berbeda. Dalam konteks ini, menyebutnya sebagai 'inflasi' justru mengaburkan substansi—seakan-akan kualitas kritik bisa dinilai dari kuantitasnya, bukan dari kekuatan argumen atau evidence yang dibawa.

Masalah muncul ketika pemerintah mulai menggeneralisasi seluruh bentuk kritik sebagai bagian dari fenomena yang meresahkan. Dengan begitu, analisis mendalam dari pakar disamakan dengan opini spontan warga biasa. Pendekatan seperti ini berisiko menciptakan exclusion simbolik: mereka yang berada di luar lingkaran otoritas dianggap tidak punya hak untuk menilai kebijakan. Padahal, dalam tradisi demokrasi yang sehat, ruang publik justru diperkaya oleh diversity suara, termasuk dari pinggiran yang seringkali mampu mengungkap asumsi tersembunyi dari kekuasaan.

Yang sebenarnya mungkin sedang terjadi bukan 'ledakan pengamat', melainkan 'defisit toleransi terhadap kritik'. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, tekanan terhadap pemerintah memang semakin besar. Tapi menanggapinya dengan retorika yang menutup mulut, alih-alih membuka dialog, hanya akan memperdalam risk kehilangan legitimasi. Keputusan untuk merespons kritik dengan skeptisisme sistematis, bukan evaluasi konstruktif, bisa menjadi tanda bahaya bagi kesehatan demokrasi itu sendiri.

Komentar 6

R
rendy_p

Daripada menuduh inflasi pengamat, lebih baik perbaiki data yang transparan. Kalau harga naik 15% di lapangan tapi laporan resmi bilang 3%, wajar kalau orang protes. public trust itu dibangun dari kejujuran, bukan retorika.
S
sari_mekar

Pemerintah dulu bilang kritik sah-sah saja, tapi sekarang malah disebut 'inflasi'. Jelas ini hypocrisy yang terasa banget. Kalau cuma dengar pujian boleh, itu bukan negara demokrasi.
B
budi_tk

Saya warga biasa, bukan pengamat. Tapi saya merasakan langsung harga cabai naik dua kali lipat. Ketika saya komentar di media sosial, apakah itu disebut 'inflasi'? Harga nyata itu sakit, bukan teori.
F
fajar_dm

Istilah keren buat tutupi ketidaknyamanan. Kritik makin diverse ? Itu tanda sehat. Yang sakit itu kalau cuma satu suara yang boleh didengar.
L
lina_wij

Apa bedanya pengamat dengan warga yang peduli? Kalau kita protes karena BPNT tidak sampai, apakah kita juga bagian dari 'inflasi'? Dukungan untuk kebijakan itu datang dari keadilan, bukan dari membungkam suara.
A
anto_kres

Pertanyaan sederhana: sejak kapan kritik jadi ancaman? Kalau pemerintah merasa terlalu banyak tekanan, mungkin bukan karena terlalu banyak pengamat, tapi karena decision yang terlalu jauh dari rakyat.