Jepang Longgarkan Aturan, Siap Ekspor Senjata ke Luar Negeri

Kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi mencabut larangan puluhan tahun terhadap export ekspor senjata mematikan, membuka jalan bagi Jepang untuk menjual peralatan pertahanan canggih seperti jet tempur dan rudal ke luar negeri. Keputusan ini diumumkan melalui unggahan di X pada Selasa (21/4) dan menandai pergeseran besar dalam kebijakan keamanan negara yang sejak 1976 hanya mengizinkan ekspor senjata non-mematikan.

Dalam aturan baru ini, pemerintah menyatakan bahwa transfer semua peralatan pertahanan kini dimungkinkan secara prinsip, asalkan penerima berkomitmen mematuhi Piagam PBB. Takaichi menekankan bahwa keputusan ini diambil karena lingkungan keamanan global yang semakin tense ketat, dan satu negara tidak bisa lagi menjaga perdamaian sendirian. Namun, dia tidak menyebut secara spesifik jenis senjata mana yang akan diekspor terlebih dahulu.

Surat kabar Jepang Chunichi melaporkan bahwa ekspor dapat mencakup kapal perang, rudal, dan pesawat tempur yang baru-baru ini disetujui untuk kolaborasi produksi dengan Australia. Setidaknya 17 negara dinilai memenuhi syarat penerima awal, termasuk Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Indonesia. Daftar ini bisa bertambah jika lebih banyak negara menjalin bilateral perjanjian bilateral dengan Tokyo, yang menunjukkan pendekatan strategis dalam memperluas kerja sama pertahanan.

Meski demikian, Jepang tetap memberlakukan batasan: ekspor senjata ke negara yang sedang terlibat dalam conflict konflik bersenjata tetap dilarang, kecuali dalam "keadaan khusus" yang terkait dengan kepentingan keamanan nasional. Perubahan kebijakan ini menimbulkan debate perdebatan domestik, mengingat Jepang memiliki tradisi netralitas pasca-perang, tetapi juga mencerminkan kenyataan geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik yang penuh ketegangan.