Palantir Luncurkan Manifesto AI: Perlindungan atau Ancaman bagi Demokrasi?

technology Teknologi yang seharusnya menjadi alat penerangan justru kini berubah menjadi bayangan yang mengintai demokrasi. Palantir, perusahaan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat, baru saja melemparkan bom ideologi ke tengah percakapan global dengan peluncuran manifesto berjudul "The Technological Republic" pada 26 April 2026. Dalam dokumen 22 poin tersebut, CEO Alexander C. Karp bersama penasihat hukum Nicholas W. Zamiska menyatakan bahwa software perangkat lunak bukan lagi sekadar alat, melainkan benteng utama pertahanan nasional—sebuah klaim yang langsung memicu kemarahan dari para pemikir dan politisi di seluruh dunia.

Manifesto ini tidak hanya membayangkan masa depan yang digerakkan oleh algoritma, tapi juga menyatakan bahwa era nuclear pencegahan nuklir akan segera berakhir, digantikan oleh dominasi kecerdasan buatan. Palantir meyakini bahwa pengembangan weapons senjata berbasis AI adalah keniscayaan—dan harus dipimpin oleh pihak yang memiliki values nilai-nilai Barat. Framing semacam ini tidak hanya terdengar provokatif, tapi juga menempatkan perusahaan sebagai aktor geopolitik yang berdiri di luar kendali sipil, menurut para pengkritik. Bagi mereka, ini bukan lagi soal inovasi, melainkan soal power kekuasaan yang dikemas sebagai kemajuan.

Di Inggris, reaksi keras datang dari Victoria Collins, anggota parlemen dari Partai Liberal Demokrat. Ia menyebut manifesto tersebut sebagai sesuatu yang "sounds terdengar seperti ocehan penjahat super". Baginya, perusahaan dengan motivasi ideologis yang terlalu kentara tidak pantas mendekati layanan publik, apalagi mengelola data sensitif untuk keperluan pertahanan. Kritik ini semakin menguat karena Palantir memiliki banyak kontrak dengan pemerintah Inggris dan AS—sebuah kenyataan yang membuat klaim netralitas teknis mereka menjadi questionable dipertanyakan.

Tidak hanya dari dunia politik, suara dari akademisi pun tak kalah tajam. Profesor Shanno Vallor dari Universitas Edinburgh memperingatkan bahwa visi Palantir bisa menjadi threat ancaman serius terhadap sistem demokrasi. Sementara ilmuwan politik Cas Mudde bahkan mendesak Eropa untuk segera melakukan divestasi dari perusahaan, menyebutnya sebagai wujud pure murni dari teknofasisme. Di platform X, unggahan manifesto ini telah menuai puluhan ribu reaksi, mayoritas bernada negative negatif, mencerminkan kegelisahan publik yang luas terhadap arah baru yang ditempuh oleh salah satu raksasa teknologi paling berpengaruh di dunia.