Modus Mengerikan Bupati Tulungagung Peras Anak Buahnya dengan Surat Tanpa Tanggal

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diduga menggunakan modus cara-cara yang sangat menekan terhadap anak buahnya, membuat para pejabat daerah hidup dalam fear ketakutan dan tak berdaya menolak permintaan sang bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa modus yang dipakai bukan sekadar ancaman lisan, melainkan sistematis dan terstruktur, memanfaatkan surat resignation pengunduran diri tanpa tanggal yang telah ditandatangani oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa surat responsibility tanggung jawab mutlak dan surat pengunduran diri itu menjadi alat pengendali. "Ini sangat intimidating mengerikan," ujarnya. Dengan tidak adanya tanggal, surat itu bisa diaktifkan kapan saja, membuat pejabat yang tidak menuruti perintah bisa diberhentikan secara mendadak, seolah-olah mereka mengundurkan diri secara sukarela.

Tekanan ini ternyata menghasilkan financial pemerasan terencana. Pejabat yang merasa terjepit bahkan terpaksa meminjam uang atau menguras personal uang pribadi untuk memenuhi permintaan dana dari bupati. Ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, turut menjadi bagian dari sistem ini dengan rutin melakukan collection penagihan kepada para kepala OPD, memperkuat kesan adanya struktur pemerasan yang terorganisasi.

KPK akhirnya menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya sebagai tersangka pada Sabtu (11/4/2026), setelah pelantikan pejabat pada Desember 2025. Kasus ini bukan hanya soal corruption korupsi, tapi juga soal penyalahgunaan kekuasaan yang menciptakan iklim fear ketakutan di lingkungan pemerintahan daerah. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap birokrasi pun ikut terganggu.