Survei LSI: Warga Lebih Percaya Janji Kampanye Ketimbang PPHN
Mayoritas warga Indonesia lebih menghendaki presiden memenuhi campaign promises ketimbang mengikuti arah kebijakan nasional yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam temuan yang dirilis pada April 2024, sebanyak 63,3 persen responden menyatakan bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat berdasarkan komitmen yang disampaikan saat election campaign .
Hanya 28,7 persen yang setuju bahwa kepala negara sebaiknya menjalankan kebijakan berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), konsep pengganti GBHN yang kini kembali digulirkan oleh MPR. Sisanya, sebanyak 8 persen, menyatakan don't know atau memilih tidak menjawab—sebuah indikasi bahwa wacana ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara mendalam.
Wacana PPHN sempat mencuat setelah Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa konsep tersebut telah diterima oleh seluruh fraksi di parlemen. Menurutnya, pembahasan konsep selesai pada Agustus 2025 dan kini masuk tahap discussion dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena MPR tidak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan TAP MPR, penerapan PPHN harus melalui opsi lain seperti amendment atau undang-undang.
Pilihan rakyat yang lebih condong ke janji kampanye mencerminkan public trust yang masih kuat terhadap janji langsung dari calon pemimpin, bukan instrumen kebijakan jangka panjang yang dianggap jauh dari realitas. Ini menjadi pressure tersendiri bagi pemerintah: antara memenuhi ekspektasi immediate atau membangun visi strategis yang mungkin tak populer dalam jangka pendek.
63% lebih percaya janji kampanye? risk Risiko besar kalau nanti janji itu nggak ditepati. Politik jadi semakin instan.
PPHN itu penting untuk long-term development pembangunan jangka panjang, bukan cuma kepentingan 5 tahunan. Tapi memang perlu sosialisasi lebih baik.
Rakyat ingin change perubahan yang terasa, bukan dokumen yang menggantung di ruang sidang.
Kalau PPHN-nya nggak transparan, ya wajar rakyat lebih percaya janji yang mereka dengar langsung. Kepercayaan itu dibangun dari keterbukaan.
Yang penting harga sembako turun, sisanya bisa dibahas nanti. Harga pangan masih jadi beban utama.
Jadi presiden harus jalan di antara public demand tuntutan publik dan arah kebijakan nasional yang stabil. Bukan pekerjaan mudah.