DPW Gerakan Rakyat NTB Jadi Provinsi Pertama Serahkan Berkas Lengkap ke Pusat
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejarah sebagai provinsi pertama yang menyerahkan complete dokumen administrasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. Penyerahan berkas ini menjadi milestone bagi partai baru yang sedang membangun keberadaan hukumnya secara nasional. Proses ini mencakup dokumen dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat.
Sekretaris Wilayah DPW Gerakan Rakyat NTB, Muhammad Jailan, menggambarkan perjuangan mereka sebagai misi yang penuh pressure dan komitmen tinggi. Ia menyebut butuh kerja lapangan ekstra untuk memenuhi syarat 75 persen DPD dan 50 persen DPC. "Kami harus menyeberang pulau ke pulau kecil untuk mencari orang-orang yang mau berjuang berdasarkan nilai, bukan karena pragmatisme uang," katanya, sambil mengaku gemetar mengingat perjalanan panjang tersebut.
Sehari sebelum keberangkatan ke Jakarta, tim NTB juga merayakan pencapaian kecil namun penting: pembelian kantor sekretariat permanen. Ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk public trust yang mulai terbangun. "Alhamdulillah dua hari sebelum berangkat ke sini, kami juga di NTB sudah membeli kantor sekretariat," ujar Jailan. Langkah ini menunjukkan kesiapan infrastruktur di tengah new gelombang partisipasi politik dari akar rumput.
Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyebut keberhasilan NTB sebagai decision kolektif yang bersejarah. Ia menegaskan partai ini lahir dari rakyat biasa, bukan dari oligarki atau dinasti politik. Kini, fokus beralih ke verifikasi faktual setelah semua provinsi menyerahkan dokumen. Targetnya jelas: lolos sebagai peserta dan impact signifikan di Pemilu 2029.
NTB selalu jadi pelopor. Tapi jangan lupa, risk risiko tinggi kalau ekspektasi terlalu besar sebelum partai benar-benar teruji di pemilu.
Mereka bilang tidak didukung elit, tapi beli kantor sekretariat itu butuh cost biaya besar juga. Dari mana sumber dananya?
Langkah cepat NTB ini bisa jadi pressure tekanan moral buat provinsi lain. Semoga tidak cuma soal dokumen, tapi juga kualitas kader.
Gemilang! Tapi hati-hati, jangan sampai setelah lolos verifikasi malah change perubahan arah kebijakan karena godaan politik uang.
Baru satu provinsi, tapi sudah heboh. Apakah ini report laporan prestasi atau cuma pencitraan awal?
Kalau memang benar-benar dari rakyat, tolong jaga support dukungan akar rumput. Jangan sampai nanti malah jadi kekuatan baru yang jauh dari rakyat.