Demokrat Serahkan Soal Reshuffle Kabinet ke Presiden: Agar Bisa Bekerja dengan Nyaman

Isu reshuffle perombakan kabinet yang santer terdengar menjelang awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Demokrat, Herman Khaeron, secara tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Ia menekankan bahwa authority otoritas untuk mengangkat atau mencopot menteri adalah hak prerogatif kepala negara.

Herman menegaskan bahwa partainya tidak akan campur tangan dalam proses seleksi kabinet. "Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah decision keputusan dan hak prerogatifnya Presiden," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pernyataan ini menunjukkan dukungan politik yang konsisten terhadap independensi presiden dalam membentuk tim kerjanya.

Langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk support dukungan sekaligus strategi menjaga hubungan baik dengan istana. Dengan tidak memberi tekanan atau rekomendasi publik, Demokrat memberi ruang bagi Presiden Prabowo untuk bekerja tanpa pressure tekanan politik tambahan dari parlemen. Mereka tampaknya lebih memilih pendekatan diam yang mendukung ketimbang terlibat dalam wacana yang bisa memicu tension ketegangan.

Isu reshuffle memang kerap muncul pada periode awal pemerintahan baru, sebagai bagian dari upaya menyegarkan kinerja atau menyeimbangkan political support dukungan politik. Namun, hingga kini belum ada official resmi dari istana mengenai susunan baru atau perubahan mendatang. Yang jelas, sikap Demokrat menunjukkan bahwa setidaknya satu partai besar siap menerima change perubahan tanpa syarat, asalkan itu demi efektivitas pemerintahan.