Analis Soroti Langkah Cepat Prabowo Jelang ke Rusia
Langkah quick Presiden Prabowo Subianto sebelum keberangkatannya ke Rusia menuai sorotan dari analis politik. Boni Hargens, analis senior, memuji instruksi yang langsung diberikan kepada empat pejabat tinggi negara sebagai tindakan strategic di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, keputusan ini bukan sekadar simbol, tetapi bentuk antisipasi nyata terhadap risk yang membayangi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Empat tokoh yang diberi arahan—Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan—mewakili poros utama pertahanan dan ekonomi. Boni menekankan bahwa collaboration lintas sektor ini menjadi kunci dalam menghadapi ancaman penyelundupan yang kian complex . Setiap institusi memiliki peran spesifik: mulai dari penegakan hukum hingga intelijen dan pengawasan fiskal, semuanya harus berjalan dalam action konkret yang terukur.
Penyelundupan, kata Boni, bukan lagi sekadar pelanggaran hukum ringan, melainkan ancaman terhadap national resilience secara menyeluruh. Ini mencakup ekonomi, pangan, energi, dan fiskal. Jika tidak dikendalikan, praktik ilegal ini bisa merusak semua dimensi tersebut. Pendekatan Presiden Prabowo dinilai melampaui cara konvensional dengan memperkuat koordinasi antara lembaga sipil dan militer dalam satu kerangka komando yang jelas dan accountable .
Yang menarik, Boni juga menyoroti sisi ekonomi dari penegakan hukum. Ia menyebut bahwa pemulihan aset dari korupsi dan penyelundupan bisa menjadi revenue negara tanpa menaikkan beban masyarakat. Dalam 1,5 tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menyelamatkan aset senilai Rp 31,3 triliun. Jika pendekatan ini diperluas, bukan hanya efek jera yang meningkat, tetapi juga kas negara bisa bertambah secara signifikan.
Langkah cepat memang perlu, tapi yang lebih penting adalah follow-up tindak lanjut nyata. Jangan sampai hanya ramai di awal lalu redup.
Kolaborasi TNI-Polri-BIN-Kemenkeu terdengar bagus di kertas, tapi selama ini koordinasi justru sering jadi bottleneck. Kita lihat saja nanti.
Senang akhirnya penegakan hukum dilihat juga sebagai sumber revenue penerimaan, bukan cuma biaya operasional.
Presiden mau cepat, tapi rakyat butuh trust kepercayaan bahwa ini bukan sekadar pencitraan sebelum kunjungan luar negeri.
Penyelundupan emas dan BBM di perbatasan masih sangat masif. Risiko ekonomi nyata, bukan teori. Harus ada aksi nyata di lapangan.
Kalau sampai kebijakan ini bikin proses ekspor-impor jadi lebih slow lambat, maka pelaku usaha yang bakal kena imbasnya.