Qodari Sebut Tantangan Pemerintah Prabowo: Masalah Teknokrasi
Tantangan new dalam pemerintahan Prabowo Subianto tidak datang dari kancah politik, melainkan dari dalam—tepatnya, dari lemahnya technocracy yang menggerus efektivitas kebijakan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M Qodari, secara terbuka mengakui hal ini dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Menurutnya, hambatan teknis bukan sekadar masalah pelaksanaan, tapi mengakar pada kemampuan pemerintah untuk anticipate krisis sejak dini dan merancang solusi yang tepat di lapangan.
Qodari menekankan bahwa decision yang baik harus didukung oleh sistem birokrasi yang kompeten, bukan hanya loyalitas politik. Ia menyebut, banyak program terhambat karena kurangnya tenaga ahli dalam merancang atau mengeksekusi kebijakan teknis. Di sinilah pressure mulai terasa: di antara harapan publik akan perubahan cepat dan realitas birokrasi yang belum siap secara kapasitas. Kepercayaan publik, katanya, bergantung pada kemampuan pemerintah menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar janji.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menanggapi dengan saran langsung: persoalan ini harus sampai ke telinga presiden. Ia mendorong KSP untuk berperan sebagai early warning dan merekomendasikan agar posisi strategis diisi oleh para experts , bukan figur yang hanya dekat secara politik. Ia memberi contoh kasus geotermal di Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana kurangnya keahlian teknis menyebabkan proyek macet meski potensinya besar.
Pareira juga menyoroti bahaya penempatan orang yang salah di posisi kunci. Menurutnya, technical planning yang buruk bisa berubah menjadi risk besar bagi pembangunan jangka panjang. Dengan pemerintahan yang baru, momentum untuk memperbaiki kapasitas kelembagaan sedang terbuka lebar. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah akan memilih jalur cepat dengan figur populer, atau jalur sulit yang lebih sustainable dengan memperkuat fondasi teknokrasi?
Kalau KSP sudah angkat isu ini ke publik, berarti masalahnya serius. Tapi jangan sampai cuma jadi warning peringatan tanpa tindak lanjut.
Saya dari Flores, proyek geotermal di sini memang mandek setahun lebih. Bukan karena dana, tapi karena yang ditugaskan tidak paham tanah kami. Butuh local expertise keahlian lokal, bukan cuma teori dari Jakarta.
Teknokrasi itu penting, tapi jangan lupa rakyat kecil butuh solusi cepat. Kalau terlalu banyak planning perencanaan, nanti malah kelamaan.
Setuju dengan Pareira. Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, bukan sekadar political support dukungan politik. Ini soal masa depan, bukan pencitraan.
KSP disebut sebagai mata dan telinga presiden. Tapi kalau yang disampaikan cuma kabar buruk, presiden bisa merasa tertekan. Harus ada solusi konkret, bukan hanya diagnosis.
Pertanyaan terakhir di artikel pas banget: cepat atau berkelanjutan? Tapi jangan anggap keduanya saling meniadakan. Bisa cepat and dan berkelanjutan, kalau sistemnya dirancang benar.