Masalah Adminduk Bisa Jadi Krisis Saat Pemilu Tiba

Ketika election pemilu tiba, satu kesalahan kecil dalam data bisa berubah menjadi krisis besar. Di Indonesia, population data kependudukan yang tidak akurat bukan hanya soal layanan publik yang terhambat, tapi juga ancaman nyata terhadap democracy demokrasi itu sendiri. Jika daftar pemilih tetap (DPT) berisi nama warga yang sudah meninggal atau belum terdaftar, maka integritas vote pemungutan suara langsung dipertaruhkan.

Dalam rapat Komisi II DPR bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya revisi law undang-undang administrasi kependudukan. Saat ini, sistem administrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menghadapi banyak obstacle kendala, mulai dari keterlambatan pembaruan data hingga integrasi yang belum menyeluruh. "Hulu dari persoalan pemilu kita itu kerap kali DPT," tegasnya, menyoroti bagaimana keterlambatan mencatat kematian atau pensiun bisa menghilangkan constitutional hak konstitusional seseorang untuk memilih.

Rifqy membayangkan masa depan di mana warga tak perlu lagi membawa physical KTP fisik atau tumpukan kartu identitas. Semua data—dari pajak hingga kepemilikan aset—harus terintegrasi dalam satu sistem digital yang bisa diverifikasi lewat biometric biometrik seperti sidik jari atau wajah. "Dompet kita sudah enggak perlu lagi berisi kartu-kartu," ujarnya, menggambarkan visi modern administrasi modern yang efisien dan berbasis data akurat.

Namun, jalan menuju sistem itu masih panjang. Perubahan policy kebijakan membutuhkan revisi UU Adminduk, yang hingga kini belum bisa dimulai secara formal karena menunggu surat dari Presiden. Meski Panja telah dibentuk, ketidakpastian proses menimbulkan pressure tekanan bagi pemerintah untuk mempercepat pembenahan. Tanpa perbaikan cepat, risiko disruption gangguan dalam pemilu bukan sekadar skenario, tapi ancaman yang sangat nyata.