Putri Duterte di Ujung Tanduk: Ancaman Pemakzulan dan Larangan Seumur Hidup
Bay bayang kekuasaan mulai menghantui vice president Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang kini berdiri di tepi jurang political yang paling dalam dalam kariernya. Perseteruannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. semakin memanas, di tengah kabar bahwa ayahnya bersiap menghadapi trial di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Tuduhan pembunuhan massal selama war narkoba yang dulu menjadi ciri kekuasaannya kini membayangi warisan keluarga Duterte.
Upaya pemakzulan terhadap Sara Duterte bukan hal baru—sebelumnya, upaya serupa pada Juli tahun lalu ditolak oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak konstitusional akibat kesalahan prosedural. Namun kali ini, dukungan dari kubu Marcos Jr. di Kongres membuat tekanan terasa jauh lebih intense . Jika maju, ia bisa menjadi pejabat tinggi kedua yang dimakzulkan di Filipina, menyusul jejak mantan Presiden Joseph Estrada, meski sidangnya dulu dibatalkan saat para jaksa mundur.
Filipina sendiri belum pernah benar-benar menghukum" pejabat tinggi lewat proses pemakzulan—hanya mantan ketua Mahkamah Agung Renato Corona yang pernah divonis bersalah. Sementara dua pejabat lain, ombudsman dan ketua komisi pemilu, memilih mengundurkan diri sebelum persidangan digelar. Ini menunjukkan bahwa pemakzulan di Filipina lebih sering jadi alat pressure daripada hukuman nyata.
Dampak dari proses ini bisa jauh melampaui nasib pribadi Sara Duterte. Jika berhasil, ia tak hanya removed dari jabatan, tetapi juga terancam banned berpolitik seumur hidup. Di tengah ketegangan politik yang kian fragile , langkah ini bisa menjadi penanda pergeseran kekuasaan yang mendalam di kancah politik Filipina—dan ujian bagi sistem hukum yang selama ini dianggap tangguh namun kerap dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan aliansi elit.
Sejarah selalu berulang. Dulu Estrada, sekarang Duterte. Apakah ini akhir dari dinasti politik?
Prosedur pemakzulan di sini sering jadi senjata politik, bukan alat hukum yang murni.
Ayahnya di ICC, anaknya dimakzulkan—apa rakyat jadi korban perebutan kekuasaan ini?
Jika terbukti bersalah, harus dihukum. Tidak ada yang di atas hukum.
Sidang pemakzulan bak drama sinetron: panas di awal, hilang di tengah.
Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal siapa yang control mengendalikan narasi nasional.