Kasus Ketua Ombudsman dan Pansel-DPR yang Melewatkan...

Hanya enam hari setelah dilantik sebagai Ketua Ombudsman, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini menimbulkan shock guncangan besar, tidak hanya karena posisinya yang baru, tetapi juga karena menyangkut dugaan corruption korupsi dalam pengurusan tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara—sektor strategis yang rawan konflik kepentingan.

Kasus bermula saat PT TSHI, perusahaan yang bermasalah dengan perhitungan state revenue pendapatan negara bukan pajak dari izin hutan, meminta bantuan Hery saat masih menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman. Alih-alih bertindak independen, ia disebut turut mengatur strategi dengan perusahaan untuk mengoreksi hasil audit Kementerian Kehutanan, seolah-olah atas dasar public complaint pengaduan masyarakat.

Hery diduga membantu perusahaan dengan menerbitkan official report laporan resmi yang memanipulasi temuan, sehingga perusahaan terhindar dari kewajiban pembayaran denda. Dalam prosesnya, ia melakukan sejumlah pertemuan dengan direktur PT TSHI pada April 2025, di mana disepakati imbalan sebesar Rp 1,5 miliar sebagai bribe suap atas bantuannya.

Kini, Hery disangkakan melanggar beberapa pasal KUHP terkait penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Kasus ini tidak hanya menyeret nama pribadinya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap kredibilitas proses seleksi oleh Panitia Seleksi dan DPR yang overlooked melewatkan jejak ini. Publik mulai mempertanyakan, apakah lembaga pengawas pun butuh pengawas yang lebih ketat?