Proteksi Ojol vs Kelangsungan Bisnis: Mana yang Lebih Penting?
Bayangkan seorang pengemudi ojek online menyusuri jalanan kota, membawa bukan hanya penumpang, tapi juga beban ketidakpastian—tidak tahu apakah hari ini cukup panen income , apakah layanan akan tetap aman, atau apakah perusahaan aplikator bisa bertahan. Di tengah hiruk-pikuk ini, pemerintah mengusulkan dua kebijakan strategis: Satgas PHK dan perlindungan sosial untuk pekerja ojol. Menurut ekonom Wijayanto, langkah ini bisa jadi katalis untuk memperkuat ekonomi informal , asal tak membebani bisnis hingga patah napas.
Perlindungan berupa asuransi dan jaminan sosial dinilai sebagai upaya positive yang bisa menumbuhkan rasa aman di tengah gejolak ekonomi. Banyak pengemudi ojol bekerja tanpa kepastian kontrak atau jaminan kesehatan, sehingga kehadiran skema perlindungan ini memberi harapan. Namun, Wijayanto mengingatkan: perlindungan bukan berarti pengaturan berlebihan. Jika pemerintah terlalu keras menekan komisi perusahaan aplikator, bisa jadi bukan kesejahteraan yang naik, tapi malah kebangkrutan yang mengintai.
Ancaman ini bukan isapan jempol. Penurunan komisi bisa memaksa perusahaan memangkas promotion , layanan darurat, atau fitur keamanan—yang lama-kelamaan membuat pengguna ogah pesan. Jika jumlah passenger turun, pendapatan driver ikut anjlok. Dalam siklus seperti ini, siapa pun bisa kalah: pekerja, perusahaan, bahkan perekonomian nasional. Kunci utamanya, menurut Wijayanto, adalah collaboration erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan para teknokrat.
Tanpa kerja sama, kebijakan bisa berubah jadi bumerang. Tapi dengan perencanaan matang, ini bisa jadi terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya saing nasional. Bukan hanya soal uang atau regulasi, ini soal keseimbangan—antara melindungi manusia dan membiarkan bisnis tetap bernapas. Seperti menyetir di jalan macet: perlu rem, tapi jangan sampai mesin mati.
Yang menarik, usulan Satgas PHK dan perlindungan ojol muncul di tengah tekanan ekonomi global dan transformasi digital yang tak bisa dihentikan. Tantangannya bukan hanya teknis, tapi juga politis dan sosial. Bagaimana melindungi pekerja tanpa membunuh inovasi? Bagaimana memastikan kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga berkelanjutan di lapangan? Jawabannya mungkin bukan di dalam rapat, tapi di antara deru motor dan notifikasi pesanan yang terus berdering.
Kalau komisi dipangkas, jangan heran kalau nanti muncul biaya tambahan buat penumpang. Namanya juga business bisnis, harus balik modal.
Saya setuju dengan perlindungan sosial. Tapi tolong jangan asal batasi komisi. Kami juga butuh aplikasi yang tetap aman dan lancar.
Kebangkrutan perusahaan aplikator bukan ancaman klise. Lihat saja yang terjadi di negara lain saat regulasi terlalu kaku. lesson Pelajaran penting buat kita.
Kolaborasi itu indah di teori, tapi di lapangan? Pemerintah sering dengar suara investor lebih keras daripada suara driver.
Akhirnya ada yang bicara soal keseimbangan. Selama ini diskusi kebijakan selalu hitam-putih. Padahal dunia nyata itu abu-abu. Nuansa itu penting.
Perlindungan ojol harusnya jadi prioritas, bukan kompromi. Mereka bagian dari ekosistem digital yang produktif.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dimulai dari pekerja informal. Tapi jangan lupa ukur dampaknya secara berkala. Data harus jadi panduan, bukan asumsi.
Sekarang semua orang bicara teknokrat. Tapi teknokrat yang mana? Yang dekat dengan rakyat atau yang duduk di menara gading?