Kader NasDem Geram atas Sampul Tempo soal Wacana Merger dengan Gerindra
Sejumlah kader political Partai NasDem menyuarakan protest keras terhadap cover Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh dalam konteks wacana merger dengan Partai Gerindra. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Tempo pada Selasa (14/4), menuntut permintaan maaf karena dinilai telah damage martabat pimpinan partai melalui framing visual yang provokatif.
Wibi Andrino, Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, menekankan bahwa kritik terhadap tokoh politik boleh tajam, tetapi harus tetap menjaga ethics . "Kritik boleh keras. Tapi etika tetap harus jadi batas. Jangan sampai kebebasan berubah menjadi kehilangan arah," katanya, menggarisbawahi pentingnya batas dalam press freedom agar tidak melampaui norma professional yang berlaku.
Willy Aditya dari DPP NasDem menolak penggunaan istilah merger, menyebutnya sebagai tanda incompetence dalam literatur politik. Ia menjelaskan bahwa Surya Paloh hanya membuka wacana tentang political block , bukan peleburan partai. "Pemahamannya jangan merger dong. Ini orang yang nggak baca, orang yang nggak memiliki literatur politik," tegasnya, menyoroti misunderstanding yang bisa memicu distorsi publik.
Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, menilai laporan Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik karena gagal melakukan verification yang memadai. Ia mendesak Dewan Pers untuk turun tangan sebagai watchdog independen. Di tingkat daerah, Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar ST menegaskan bahwa NasDem bukan entitas bisnis yang bisa diakuisisi, melainkan wadah perjuangan rakyat—sebuah principle yang tidak boleh dikaburkan oleh sensational media.
Ini bukan soal tersinggung, tapi soal integritas laporan. Jurnalistik harusnya mengedepankan accuracy akurasi, bukan sensationalism sensasionalisme.
Dari dulu NasDem konsisten bicara rakyat, bukan business bisnis politik. Jelas ini pelintiran.
Cover majalah emang punya impact dampak besar. Tapi bukan berarti bisa seenaknya frame membingkai narasi tanpa konfirmasi.
Blok politik itu wajar, tapi merger? Itu istilah korporat, bukan political culture budaya politik kita. Tempo kurang context konteks kali ya.
Yang bikin geram itu bukan kritiknya, tapi cara sampaikannya. Hormat itu dasar, meski beda opinion pendapat.
Dewan Pers harus segera respond merespons. Kalau tidak, ini jadi preseden buruk buat media trust kepercayaan publik.