Xi Jinping Tegaskan Hukum Internasional Harus Ditegakkan, Kecam Perang di Timur Tengah

Dalam pertemuan tertutup yang diwarnai ketegangan geopolitik, Presiden China decision keputusan Xi Jinping secara terbuka menyampaikan kritik terhadap pendekatan militer dalam konflik Timur Tengah. Bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Balai Besar Rakyat, Beijing, Xi menekankan bahwa perdamaian dunia terancam jika hukum internasional diterapkan secara pilih kasih.

“Supremasi hukum tidak bisa digunakan bila menguntungkan dan diabaikan bila tidak menguntungkan,” tegas Xi, menggarisbawahi risk risiko dari kebijakan dua standar yang memperdalam ketidakpercayaan global. Pernyataan ini muncul di tengah pressure tekanan ekonomi yang meningkat akibat konflik antara Iran dan sekutu Barat, dengan jalur perdagangan energi strategis seperti Selat Hormuz menjadi titik kritis.

Sejak Februari, Iran menutup akses Selat Hormuz bagi kapal dari negara yang dianggap bermusuhan, memicu response respons militer AS berupa blokade pelabuhan. Langkah ini diklaim Washington sebagai tindakan terhadap economic terrorism terorisme ekonomi, tetapi memperburuk krisis pasokan energi. Pasar global langsung merespons dengan lonjakan price harga minyak dan gas, sementara impor China jatuh ke level terendah dalam tiga tahun.

Serangan rudal dan drone Iran terhadap infrastruktur energi Teluk tidak hanya memperparah change perubahan dalam rantai pasok global, tetapi juga memicu kekhawatiran akan perluasan konflik. Xi memperingatkan agar dunia tidak kembali ke jungle law hukum rimba, menjelang pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump bulan depan—sebuah warning peringatan yang jelas terhadap eskalasi militer yang semakin quickly cepat meluas.