Dari Kursi ke Kebijakan: Apa yang Dibutuhkan Perempuan agar Suaranya Nyata di Dewan?
disertasi doktor dalam ilmu politik bukan sekadar ritual akademik—ia bisa menjadi alat transformation kebijakan yang nyata. Di tengah sorotan terhadap representation perempuan di parlemen, Encop Sopia, doktor ke-150 dari FISIP UI, menyerahkan karya yang menggali akar persoalan: bagaimana gender-responsive lahir di tingkat lokal. Melalui penelitian mendalam di Pandeglang dan Karawang, ia menguji hubungan antara jumlah perempuan di dewan dan kemampuan mereka mendorong perubahan substantif.
Sejak kuota 30 persen calon legislatif perempuan diterapkan pada 2004, harapan naik. Tapi seperti ditunjukkan penelitian ini, symbolic tak otomatis berubah jadi policy change . Di Pandeglang, DPRD menjadi motor utama lahirnya Perda Pengarusutamaan Gender, dibantu jaringan perempuan. Di Karawang, justru eksekutif dan civil society yang memimpin. Ini menunjukkan bahwa representasi formal saja tidak cukup—dibutuhkan coalition strategis dan advocacy yang terorganisasi.
Yang menarik, Encop menekankan bahwa institutional dan leadership menjadi penentu kunci. Perempuan di parlemen perlu lebih dari sekadar kursi—mereka butuh capacity , jaringan, dan ruang untuk bernegosiasi. Tanpa sinergi antaraktor, kebijakan berperspektif gender bisa terhenti di atas kertas. Inilah pentingnya collaborative lintas sektor: legislatif, eksekutif, dan organisasi masyarakat sipil harus saling mendorong.
Temuan ini bukan hanya relevan bagi dua kabupaten itu, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Di tengah upaya memperkuat local governance , isu gender kerap terpinggirkan. Penelitian Encop membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah, tetapi butuh lebih dari sekadar niat. Diperlukan sustainable , strategic jangka panjang, dan komitmen kolektif. Ini bukan soal jumlah perempuan di parlemen, tapi bagaimana mereka influence proses kebijakan secara nyata.
Akhirnya ada penelitian yang nggak cuma hitung jumlah perempuan di dewan, tapi lihat impact dampaknya beneran di kebijakan.
Tapi apakah model di Karawang bisa direplikasi di daerah yang birokrasinya kaku?
Penting banget nih buat org sipil—kita ternyata bisa jadi katalis meski bukan pejabat.
Seneng denger ada perda PUG, tapi di lapangan masih banyak yang nggak tahu apa itu pengarusutamaan gender.
Metodologinya kuat: kualitatif, wawancara mendalam, analisis dokumen. Cocok buat isu kompleks gini.
Jadi inget dosen bilang: kursi di parlemen itu modal awal, bukan guarantee jaminan perubahan.
Harusnya penelitian kayak gini jadi bahan wajib di pelatihan anggota dewan baru.