Elektrifikasi Prabowo: Menuju Kemandirian atau Oligarki Baru?
Indonesia tidak ingin lagi menjadi spectator dalam transisi energi global — begitu tegas Presiden Prabowo Subianto dengan retorika kedaulatan yang tajam. Visinya ambisius: membangun 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam tiga tahun dan mengganti seluruh kendaraan di Tanah Air menjadi tenaga listrik. Pemerintah membayangkan ini sebagai jalan pintas menuju efficiency nasional, penghematan rumah tangga hingga 20 persen, sekaligus pembebasan dari belenggu impor BBM yang selama ini menggerogoti anggaran negara.
Langkah nyata muncul pada peresmian fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial PT VKTR di Magelang, 9 April 2026. Di sana, Prabowo menegaskan bahwa industrialisasi adalah kunci kemandirian. Fokus pada bus dan truk listrik dinilai strategi cerdas untuk dekarbonisasi transportasi publik secara massive , didukung target peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 40 persen menjadi 80 persen. Narasinya konsisten: putus ketergantungan pada fluktuasi harga oil dunia lewat elektrifikasi yang ditenagai sinar matahari sendiri.
Namun, peta jalan pemerintah (2023–2030) menuntut konsistensi yang tidak murah. Pangsa pasar kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran internal (ICE) turun dari 99 persen (2021) ke 82 persen (pertengahan 2025), sementara kendaraan listrik murni (BEV) hampir menyentuh 10 persen. Pertumbuhan ini, sayangnya, masih sangat bergantung pada insentif pajak agresif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen dan pembebasan PKB/BBNKB sejak awal 2025. Pertanyaannya: apakah transisi ini demi kemandirian, atau hanya memindahkan ketergantungan dari satu master ke tuan lain?
Di balik narasi bersih, ada ekonomi politik yang pekat. Hilirisasi nikel, tulang punggung baterai dunia, justru ditenagai PLTU Captive — pembangkit batubara milik industri. Perpres 112/2022 membuka celah hukum bagi PLTU baru demi proyek strategis. Artinya, emisi yang dikurangi di Jakarta dibuang ke langit Sulawesi dan Maluku Utara. Ini bukan transisi energi, tapi emisi yang dipindahkan. Korporasi terafiliasi kuasa mengendalikan rantai pasok dari tambang hingga infrastruktur, menciptakan risiko state capture yang membuat subsidi menjadi alat memperkaya kelompok elit, bukan untuk rakyat banyak.
Tanpa interoperabilitas baterai dan distribusi charging station yang merata — lebih dari 70 persen masih di Jawa — konsumen terjebak dalam monopoli teknologi. Kebijakan yang seharusnya membawa independence bisa jadi hanya menukar dominasi minyak dengan dominasi nikel dan oligarki baru. Elektrifikasi masif bukan sekadar soal teknologi, tapi soal siapa yang mengendalikan masa depan energi bangsa — dan siapa yang ditinggalkan di tengah jalan.
Impian 100 GW dalam 3 tahun terdengar muluk. feasible Apakah ini realistis tanpa roadmap infrastruktur transmisi yang jelas?
Senang lihat fokus pada bus dan truk listrik. Angkutan umum bisa jadi ujung tombak perubahan perilaku.
Subsidi listrik buat kendaraan mewah sementara UMKM masih kesulitan dapat listrik stabil? priority Yang ini prioritas mana?
Kita pakai energi surya untuk mobil, tapi pabrik baterainya pakai batubara? contradiction Ini justru paradoks lingkungan.
Kalau TKDN naik, bagus. Tapi jangan sampai jadi proyek 'teman-teman dekat' lagi.
Kami di Maluku Utara yang menanggung asap PLTU, tapi tak merasakan manfaat dari 'emisi bersih' di Jawa. burden Beban ini tak adil.
Transisi energi harusnya membebaskan, bukan menciptakan ketergantungan baru pada teknologi tertentu.
Setidaknya ada arah. Tapi harus diawasi ketat agar tidak dimonopoli segelintir korporasi.