Pajak Dialihkan ke Daerah, Konsumen Mobil Listrik Berpotensi Kena Beban Ganda
Upaya pemerintah mempercepat elektrifikasi kendaraan di Indonesia kini menghadapi tantangan serius akibat kebijakan baru yang justru undermine arah strategis nasional. Laporan dari INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) mengkritik penerbitan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, yang menyerahkan kewenangan tax kendaraan listrik kepada daerah. Menurut Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, kebijakan ini mengirimkan signal yang bertentangan dengan komitmen nasional untuk mendorong adopsi mobil listrik.
Di tengah perlunya insentif agar mobil listrik lebih terjangkau, kepastian pembebasan pajak justru dicabut. Andry menyebut situasi ini menciptakan pesan yang contradictory bagi masyarakat dan investor. "Hal ini justru akan merugikan semua pihak," tegasnya. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan elektrifikasi sebagai strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus increase .
Ketidakpastian regulasi berpotensi menghambat investment besar-besaran yang sudah mengalir ke sektor ini. Dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi di kendaraan listrik mencapai Rp 44,23 triliun. INDEF memperkirakan ekosistem ini bisa menyumbang Rp 225 triliun bagi ekonomi dan membuka 1,9 juta lapangan kerja pada 2030. Tapi jika daerah menerapkan skema pajak berbeda-beda, investor bisa memilih negara lain seperti Vietnam yang lebih aggressive dalam memberi insentif.
Konsumen juga terancam kena double burden . Mobil listrik seharga Rp 400 juta bisa dikenai bea balik nama hingga Rp 48 juta, ditambah pajak tahunan sekitar Rp 5 juta. Ironisnya, meski tidak menghasilkan emisi, mobil listrik diperlakukan setara dengan kendaraan konvensional. INDEF juga menyoroti ketidakadilan subsidi BBM: 63 persen kuota Pertalite dinikmati kelompok menengah ke atas, dengan subsidi rata-rata Rp 15,5 juta per mobil per tahun—jauh lebih besar dibanding mobil listrik yang hanya dapat Rp 2,3 juta.
Kalau pajak daerah beda-beda, nanti beli mobil listrik di Jawa Timur mahal, di DKI malah murah. Ini justru bikin market distortion distorsi pasar.
Jadi kita dukung mobil bersih, tapi bebannya malah lebih berat? Ini namanya policy failure kegagalan kebijakan terang-terangan.
Investor pasti mikir dua kali. Kalau regulasi nasional tidak stabil, lebih aman ke Vietnam atau Thailand saja.
Subsidi BBM lebih besar untuk mobil mewah? Jelas tidak fair adil. Harusnya dialihkan ke yang benar-benar butuh.
Logikanya rusak. Mau dorong EV, tapi insentif dicabut. Lalu malah subsidi mobil bensin yang boros. Kapan transition transisi beneran terjadi?
Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan. Kalau kebijakan pecah begini, target 2030 cuma angan-angan.
Mobil listrik bayar pajak setara bensin, padahal emisinya nol. Ini bukan incentive insentif, ini hukuman.