Tuntut Gaji Layak, PPPK Paruh Waktu Sampaikan Aspirasi ke DPRD Kota Cirebon
Puluhan public pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Cirebon mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan nyata: fair yang layak dan kepastian masa depan. Banyak di antara mereka hanya menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan cost hidup yang terus naik.
Sumanta, perwakilan PPPK paruh waktu, mengungkapkan rasa insecurity yang mereka alami meski sudah bekerja melayani masyarakat. Kontrak mereka berlangsung satu tahun—terhitung 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026—namun tidak ada jaminan diperpanjang. "Kami hanya meminta keadilan dari Pemkot Cirebon," tegasnya dengan suara yang mengandung frustration yang terpendam.
Tuntutan mereka bukan hanya soal uang, tetapi juga recognition sebagai bagian dari sistem pelayanan publik. Mereka meminta pemerintah daerah mengusulkan formasi khusus bagi PPPK paruh waktu, sesuai arahan pemerintah pusat yang membuka ruang bagi daerah untuk mengajukan formasi tambahan. Ini adalah langkah strategis agar status mereka bisa lebih stable dan tidak terus bergantung pada kontrak tahunan.
Angin segar datang dari Komisi I DPRD Kota Cirebon. Ketua Komisi, Agung Supirno, menjamin bahwa PPPK paruh waktu tidak akan serta-merta laid off usai kontrak berakhir, asalkan kinerjanya baik. Pemerintah daerah dan DPRD juga berkomitmen membahas peningkatan kesejahteraan secara bertahap, meski tetap mempertimbangkan fiscal keuangan daerah. Bagi para pegawai, ini adalah awal dari harapan yang lama tertunda.
Gaji Rp300 ribu di 2026? Itu bahkan nggak cukup buat transport transportasi kerja dua minggu. Mereka layani publik, tapi publik abai sama nasib mereka sendiri.
Pemkot bilang fiskal terbatas, tapi tiap tahun anggaran untuk acara seremonial selalu ada. Mana priority prioritas sebenarnya?
Kontrak setahun terus diperpanjang tanpa jaminan? Itu namanya eksploitasi sistem. Butuh reform reformasi SDM di pemerintahan daerah.
Setidaknya DPRD merespons. Tapi janji 'bertahap' sering jadi dalih buat delay tunda keputusan tegas. Kita tunggu aksi nyata.
Kalau kinerja baik, masa depan harusnya jelas. Ini bukan favor permintaan istimewa, cuma minta keadilan dasar.
Mereka kerja paruh waktu, tapi tanggung jawabnya sering full-time penuh. Mana logikanya gajinya cuma simbolis?