AMI Resmi Laporkan Abu Bakar Al Habsyi ke Ketua DPR RI dan MKD, Desak Sanksi Tegas atas Dugaan Pelanggaran SARA
Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara resmi report kasus pernyataan kontroversial Abu Bakar Al Habsyi kepada Ketua DPR RI dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Langkah ini diambil sebagai bentuk desakan agar lembaga legislatif segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika dan unsur SARA yang dinilai memicu public tension . AMI menilai pernyataan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak harmoni sosial, terutama bagi masyarakat Madura yang merasa dilecehkan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar SE,SH, menegaskan bahwa sebagai figur publik, setiap ucapan harus dijaga dengan care dan tidak boleh mengandung unsur yang memecah belah. "Kami minta ini diproses secepatnya dan tidak drag on , karena menyangkut etika pejabat dan public trust ," tegasnya pada 17 April. Ia menekankan bahwa kelambanan bisa menciptakan preseden buruk bagi tata kelola lembaga negara.
AMI mendesak Puan Maharani selaku Ketua DPR untuk memberikan perhatian serius dan memastikan proses penanganan berjalan transparently dan akuntabel. Mereka juga meminta MKD segera melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanction jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik. Bagi AMI, tindakan tegas bukan hanya soal pertanggungjawaban individu, tetapi juga tentang menjaga integrity lembaga legislatif.
Ancaman further action oleh AMI menunjukkan tekanan publik yang terus membesar. Mereka menyatakan siap menggelar aksi lebih besar jika laporan ini diabaikan. Hingga kini, belum ada official statement dari DPR maupun MKD, yang menambah kekhawatiran bahwa kasus ini bisa terbengkalai tanpa consequence yang jelas.
Publik butuh accountability akuntabilitas, bukan diam. Kalau ini dibiarkan, siapa yang akan dihormati lagi?
Tekanan dari masyarakat itu penting, tapi jangan sampai escalate memperbesar konflik. Harus tetap damai.
Ini bukan soal satu orang, tapi soal kredibilitas institusi. DPR harus buktikan mereka independen.
Sudah jelas ada pelanggaran, kenapa harus wait tunggu lama? Cepat proses atau kepercayaan makin turun.
Laporan ke MKD adalah langkah tepat. Tapi apakah mereka punya political will kemauan politik untuk bertindak?
Sanksi harus setimpal. Kalau hanya teguran, itu sama saja dengan warning peringatan tanpa dampak.