Ajudan Gubernur Riau Ditahan KPK dalam Kasus 'Jatah Preman'

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Marjani (MJN), sang aide ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang dikenal sebagai 'jatah preman'. Marjani diduga berperan sebagai pengumpul uang dari bawahan yang kemudian diserahkan kepada sang mantan gubernur. Penahanan ini menandai babak baru dalam pengungkapan praktik corruption korupsi sistematis yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Abdul Wahid pada November 2025, yang kemudian membuka investigation penyelidikan lebih luas. Awalnya, tiga tersangka telah ditetapkan: sang gubernur, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam. Kini, dengan ditahannya Marjani, total ada empat tersangka. KPK menduga uang sebesar Rp 7 miliar dikumpulkan melalui paksaan terhadap kepala unit pelaksana teknis (UPT), dengan setoran bertahap pada Juni, Agustus, dan November 2025—sebuah pola yang menunjukkan adanya pressure tekanan struktural terhadap bawahan.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa peran Marjani sangat crucial krusial karena dia bertindak sebagai representasi langsung Abdul Wahid dalam pengumpulan uang. Dalam transaksi pertama, Sekretaris Dinas PUPR Ferry Yunanda mengumpulkan Rp 1,6 miliar dari para kepala UPT. Sebanyak Rp 1 miliar kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid melalui Dani Nursalam, yang hanya menyerahkan Rp 950 juta kepada Marjani—sisanya dipakai untuk kepentingan personal pribadi. Marjani disebut sebagai ujung tombak dalam aliran dana yang terstruktur ini.

Meski ditahan dan digiring dengan tangan diborgol, Marjani membantah keterlibatannya. "Tidak ada, saya hanya dicatut saja nama saya," ujarnya sebelum masuk mobil tahanan. Namun, KPK menilai bukti cukup kuat untuk menetapkan status tersangka. Penyidik juga menyatakan akan mendalami apakah praktik serupa terjadi di sektor lain di Riau. Penahanan ini menjadi warning peringatan keras bahwa tak ada yang kebal hukum, bahkan mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan paling dekat sekalipun.