Eks Anak Buah Buka Suara: Dukungan untuk Nadiem di Sidang Chromebook
Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menyita perhatian publik. Di tengah dakwaan berat, mantan anak buahnya, Iwan Syahril, tampil sebagai saksi kunci yang memberi support langsung. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026), Iwan menegaskan bahwa proses kebijakan digitalisasi pendidikan berjalan melalui diskusi intens antara tim teknis dan pembuat keputusan, bukan keputusan sepihak.
Iwan, yang pernah menjabat sebagai Dirjen GTK dan PAUD, menjelaskan bahwa decision besar selalu dibahas di tingkat direktorat sesuai kewenangan. Ia menekankan bahwa tiga platform utama dikembangkan dengan planning matang: platform pembelajaran guru, Rapor Pendidikan, dan sistem perencanaan berbasis data untuk penggunaan dana BOS. Platform ini, kata dia, membantu sekolah dan pemerintah daerah melakukan evaluation secara lebih terarah.
Salah satu sorotan penting adalah desain Chromebook yang memang ditujukan untuk daerah 3T—tertinggal, terdepan, terluar. Iwan menegaskan bahwa perangkat ini bisa berfungsi meski di wilayah dengan sinyal lemah, bahkan hanya jaringan 2G atau 3G. "Perangkat ini bisa digunakan tanpa internet, terutama untuk asesmen dan pembelajaran," ujarnya, setelah melakukan kunjungan langsung ke Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Namun, ia tidak mengabaikan temuan masalah. Hasil report sensus tahun 2023 mengungkap adanya perangkat hilang, rusak, dan duplikasi nomor seri. Meski demikian, Iwan menekankan bahwa temuan ini justru menjadi dasar untuk perbaikan dan intervensi, bukan bukti kegagalan sistem. Baginya, proses digitalisasi tetap berada di jalur yang benar, meski menghadapi pressure dan risk yang wajar dalam transformasi besar.
Jadi meskipun ada masalah teknis, prosesnya tetap transparan dan ada mekanisme koreksi. Itu penting untuk public trust kepercayaan publik.
Senang dengar Chromebook bisa dipakai tanpa internet. Di desa saya, sinyal masih issue masalah besar.
Tapi tetap harus diawasi, jangan sampai cost biaya tinggi malah jadi beban negara kalau manfaatnya kecil.
Saksi bilang diskusi intensif jadi kunci. Artinya bukan keputusan sepihak, tapi hasil collaboration kolaborasi.
Duplikasi nomor seri itu tanda lemahnya pengawasan di lapangan, bukan kesalahan kebijakan. Harusnya fokus ke implementation pelaksanaan.
Yang penting jangan sampai kasus ini menghentikan langkah digitalisasi. Perubahan besar selalu ada risk risiko.