Warga Masih Tak Dilayani RS, DPR Desak Menkes Tindaklanjuti Surat Edaran
Jakarta — Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago menegur public trust yang tergerus setelah sejumlah warga PBI BPJS Kesehatan melaporkan masih tak dilayani rumah sakit, meski Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengeluarkan official agar mereka tetap dilayani. Dari 11 juta peserta yang sempat dinonaktifkan awal 2026, banyak yang mengalami change status hanya di atas kertas, namun di lapangan tetap ditolak saat butuh pertolongan darurat.
Irma menyoroti decision Menkes yang menurutnya belum diikuti tindakan nyata di tingkat rumah sakit. "Jangan asal ngomong sudah keluarkan surat edaran, tapi faktanya rumah sakit enggak tindaklanjuti. Siapa yang melakukan control ?" tanyanya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (15/4/2026), menegaskan bahwa risk kematian akibat penolakan layanan harus menjadi pertimbangan utama.
Ia juga mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk turut memberikan attention serius, menyusul klaim bahwa pasien darurat tetap bisa dilayani meski status BPJS nonaktif. "Itu kata bapak, kata rumah sakit enggak, enggak terima," tandas Irma, menunjukkan gap antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan yang bisa memicu public concern .
Hingga kini, baru sekitar 2,1 juta dari 11 juta peserta yang berhasil direaktivasi. Meski Menkes menjamin tidak akan ada penolakan, pressure terhadap sistem kesehatan tetap tinggi. Tanpa clear ketat dan response cepat, janji pelayanan universal berisiko hanya menjadi claim tanpa makna bagi warga yang paling membutuhkan.
Saya lihat langsung di RSUD Cibinong, warga masih dipulangkan karena status PBI 'tunggu verifikasi'. public trust Kepercayaan publik ke sistem ini makin tipis.
Menkes keluarkan guidance pedoman, tapi kalau rumah sakit tidak disiplin, siapa yang disalahkan? Ini bukan soal decision keputusan, tapi soal eksekusi.
Warga miskin yang sakit jantung ditolak jam 2 pagi. Katanya bisa dilayani, tapi faktanya? Risiko kematian nyata, bukan teori.
Politisi baru bicara keras setelah ada tekanan publik. Dari awal harusnya control pengawasan aktif, bukan tunggu ada korban.
Pemerintah klaim semua aman, tapi data reaktivasi baru 20%. Kesenjangan antara laporan dan realitas terlalu lebar.
Kalau sistem response tanggapannya lambat, pressure tekanan pada rumah sakit dan pasien makin besar. Ini darurat kemanusiaan, bukan administrasi.