Utang Menumpuk, Pemerintah Tetap Lanjutkan Program yang Bikin APBN Defisit Besar
Dengan debt luar negeri yang kini menyentuh angka Rp 9.600 triliun, para ekonom memperingatkan bahwa pemerintah sedang berjalan di atas pressure fiskal yang membahayakan. Menurut pengamat ekonomi senior dari IPB, Didin S Damanhuri, rencana penambahan utang sebesar Rp 826 triliun pada tahun ini akan mendorong total utang nasional melewati ambang psikologis Rp 10.000 triliun. Meski utang tersebut tidak hanya tercatat dalam APBN, beban pembayaran bunga dan cicilan tetap menjadi tanggungan negara, yang pada akhirnya memperberat budget pemerintah.
Dua program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), disorot sebagai penyebab utama deficit besar dalam APBN. MBG dikabarkan menelan dana sekitar Rp 335 triliun melalui Badan Gizi Nasional, sementara KDMP menghabiskan sekitar Rp 250 triliun untuk 80.000 desa, atau Rp 3 miliar per desa. Dengan rencana penambahan dana Rp 2 miliar per desa, total belanja untuk KDMP bisa mencapai Rp 400 triliun. Gabungan kedua program ini saja sudah memaksa APBN mengeluarkan Rp 775 triliun—angka yang sulit dipertahankan tanpa menambah borrowing .
Didin menilai, strategi pemerintah yang mempertahankan program ini mencerminkan realisasi dari keyakinan politik yang pernah disampaikan Prabowo selama kampanye, bahwa defisit hingga 5 persen dari PDB bisa diterima. Namun, dengan penerimaan pajak yang masih rendah—di bawah 10 persen dari total penerimaan negara—pemerintah terus bergantung pada utang. Diperkirakan, pada 2026, kewajiban pembayaran pokok dan bunga akan mencapai Rp 1.650 triliun, sebuah beban berat bagi APBN yang hanya sebesar Rp 3.800 triliun. Ini berpotensi menggerus anggaran untuk sektor public penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Solusi yang disarankan adalah efficiency dan fokus ulang. MBG sebaiknya hanya diterapkan di daerah dengan angka stunting tinggi, bukan di seluruh wilayah. Sementara itu, KDMP hanya perlu diluncurkan di desa-desa yang sudah siap secara koperasi dan ekosistem bisnisnya. "Tidak perlu semua 82 ribu desa/kelurahan langsung ikut. Yang belum siap, ditunda dulu," tegas Didin. Dengan langkah seperti ini, pemerintah bisa mengurangi beban fiskal sekaligus tetap memberi support nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Bayangkan, borrowing utang kita sudah lebih dari dua kali lipat APBN. Ini bukan lagi defisit kecil, tapi crisis krisis struktural yang bisa meledak kalau ekspor atau suku bunga global berubah.
Program seperti MBG terdengar bagus, tapi kalau cost biayanya gila-gilaan begini, rakyat kecil juga yang bakal bayar lewat pajak dan harga barang naik. Mana trust kepercayaan publik ke pemerintah?
Saya dari desa, KDMP di sini belum ada pelatihan, tapi sudah dikasih dana. Ujung-ujungnya malah mubazir. Lebih baik fokus ke desa yang benar-benar siap. waste Pemborosan begini bikin hati miris.
Kalau utang terus naik, pasar keuangan pasti bereaksi. Rupiah bisa tertekan, bunga acuan naik, dan investment investasi langsung turun. Ini bukan soal politik, tapi risk risiko nyata bagi ekonomi.
Jadi kita bayar utang lama pakai utang baru? Itu namanya cycle lingkaran setan. Pemerintah mau growth pertumbuhan 6 persen, tapi fondasi ekonominya rapuh.
Solusi dari pakar tadi masuk akal: fokus dan efisiensi. Tapi apakah pemerintah punya will kemauan politik untuk memangkas program populis? Atau tetap pilih pencitraan meski cost harganya mahal bagi rakyat?