Kepala BGN Buka Suara soal Anggaran IT Capai Rp 1,2 T
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya buka suara soal anggaran teknologi informasi yang mencapai value Rp 1,2 triliun. Anggaran besar ini dialokasikan untuk dua kebutuhan utama: pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan layanan managed service perangkat IoT. Isu ini menjadi sorotan publik setelah muncul pertanyaan mengenai transparansi dan efisiensi belanja digital pemerintah.
Dadan menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan mitra strategis dan pelaksanaan anggaran tahun 2025 dilakukan dengan strict supervision serta sesuai regulasi yang berlaku. Tujuannya jelas: menjaga keamanan dan kedaulatan national data , terutama data sensitif terkait gizi masyarakat. Sebanyak Rp 550 miliar digunakan untuk membangun aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul penting, sementara Rp 199 miliar dialokasikan untuk penyediaan layanan perangkat IoT.
Yang menarik, Perum Peruri (PERURI) dipilih sebagai mitra utama dalam proyek ini. Dadan menjelaskan bahwa PERURI bukan lagi hanya perusahaan percetakan uang, melainkan telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, yang memberinya kewenangan sebagai penyedia solusi digital security untuk instansi pemerintah. Statusnya sebagai GovTech Indonesia juga diperkuat oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2023.
BGN menekankan bahwa semua kerja sama dilakukan secara transparent dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tidak ada ruang untuk penyimpangan, karena sistem yang dibangun akan memengaruhi distribusi gizi yang accurate dan bisa dipantau secara real-time. Dengan sistem ini, pemerintah berharap bisa mengatasi masalah gizi secara lebih efektif dan akuntabel.
Rp 1,2 triliun itu bukan angka kecil. Harus dipastikan fund allocation alokasi dana benar-benar efisien dan tidak tumpang tindih dengan proyek lain.
Senang PERURI berkembang, tapi tetap perlu ada public scrutiny pengawasan publik yang ketat agar tidak jadi monopoli.
Teknologi IoT untuk gizi? Keren sih, tapi jangan sampai technical issue isunya teknis malah menghambat distribusi di lapangan.
Pemerintah selalu bilang transparan, tapi data realisasinya kapan bisa diakses publik?
Yang penting sistem ini benar-benar bisa menjangkau desa terpencil, bukan hanya jadi digital showcase tunjuk ajar digital di kota besar.
PERURI sebagai GovTech? Menarik. Tapi apakah mereka punya cukup technical capacity kapasitas teknis untuk tangani proyek sebesar ini?
Harapannya, data gizi anak-anak kita tidak jadi komoditas. Ini soal public trust kepercayaan publik, bukan cuma sistem IT.
Kalau sistemnya bisa pantau gizi secara real-time, berarti bisa tahu langsung kalau ada daerah kekurangan. Itu game changer perubahan besar kalau benar terjadi.