22 Poin yang Bikin Palantir Dicap 'Supervillain': Ideologi atau Ancaman?
Bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang tidak hanya menjual software kepada pemerintah, tapi juga menyerukan agar military diberlakukan kembali di Amerika Serikat. Bukan fiksi ilmiah, ini nyata—dari Palantir Technologies, kontraktor intelijen AS yang kini jadi sorotan setelah membagikan ideologi perusahaannya dalam 22 poin di platform X. Dokumen yang diambil dari buku CEO-nya, Alex Karp, berjudul The Technological Republic, langsung memicu gelombang kecaman, terutama dari Inggris. Anggota parlemen menyebutnya sebagai parody film RoboCop dan villain —gambarkan betapa mengejutkannya nada manifesto ini.
Yang membuat banyak pihak gelisah adalah klaim bahwa masyarakat demokratis hanya bisa bertahan dengan kekuatan keras, yang dibangun di atas perangkat lunak. Palantir tidak hanya menggarisbawahi peran teknologi dalam pertahanan nasional, tapi juga menyerukan agar Silicon Valley turut serta dalam pertahanan negara, bahkan mengecam budaya yang terlalu bergantung pada kekuatan lunak dan retorika moral. Poin seperti pembatalan perlucutan senjata Jerman dan Jepang pasca-Perang Dunia II, atau perlunya compulsory service universal, terdengar seperti cetak biru dunia baru yang digerakkan oleh logika algoritma dan kekuasaan digital.
Di Inggris, kritik terdengar keras. Martin Wrigley dari Partai Liberal Demokrat memperingatkan bahwa etika Palantir sama sekali tidak cocok untuk mengelola data sensitif warga, terutama dalam proyek National Health Service (NHS). Rachael Maskell, mantan pekerja NHS, menyatakan kekhawatiran mendalam: concerning ketika perusahaan teknologi ikut mengarahkan kebijakan publik dan investasi. Dengan kontrak senilai lebih dari 500 juta pound , termasuk akses ke data kesehatan dan keuangan, keterlibatan Palantir jauh melampaui sekadar penyedia teknologi—ini soal influence terhadap arah negara.
Palantir membela diri dengan menegaskan bahwa perangkat lunak mereka membantu diagnose kanker lebih cepat, menjaga kapal perang beroperasi, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga menyebut 17 persen karyawannya berbasis di Inggris—angka tertinggi di antara 20 perusahaan teknologi global. Namun, pertanyaan tetap menggantung: bolehkah perusahaan swasta, yang punya agenda political eksplisit, mengontrol data publik paling sensitif? Ketika batas antara inovasi dan ideologi kabur, masyarakat harus bertanya: siapa sebenarnya yang mengendalikan masa depan?
Kalau perusahaan teknologi bisa bikin manifes politik, berarti mereka bukan cuma penjual alat—tapi calon penguasa?
17 persen karyawan di Inggris? Bagus. Tapi itu compensation kompensasi sosial atau strategi lobi?
Bayangin data kesehatan anak saya dikelola perusahaan yang mikir 'kebebasan tanpa kekuatan keras itu bahaya'. Serem.
Mereka bilang ingin bangun yang pasar gagal lakukan. Tapi siapa yang define menentukan mana yang 'gagal' dan mana yang 'harus dibangun'?
Wajib militer lewat perusahaan swasta? Ini bukan startup, ini mulai mirip negara dalam negara.
Kecerdasan buatan untuk keamanan nasional? Bisa selamatkan nyawa, bisa juga jadi alat kontrol massal. Tergantung siapa pegang kuncinya.