Feri Amsari Sebut Pemilu Curang, Di Mana Peran KPU dan Bawaslu?

Pernyataan critic kritikus hukum Feri Amsari dalam forum intelektual pada 31 Maret 2026, yang menyebut election pemilu diwarnai kecurangan, langsung memicu public trust kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Jika benar terjadi penyimpangan, pertanyaan utama muncul: di mana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dua pilar utama dalam menjaga integrity integritas proses demokrasi?

Secara formal, KPU bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh process tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta hingga rekapitulasi suara. Di sisi lain, Bawaslu berfungsi sebagai monitor pengawas yang menindak pelanggaran dan menjaga keadilan prosedural. Desain ini mencerminkan prinsip governance tata kelola pemilu berlapis, dengan pemisahan antara eksekutor dan pengawas untuk minimize meminimalkan risiko kecurangan.

Namun, kritik Feri membuka dua kemungkinan. Pertama, kecurangan terjadi di lapangan—seperti politik uang atau mobilisasi kekuasaan—yang berada di luar kendali penuh lembaga. Kedua, ini bisa jadi tanda weakness kelemahan sistem pengawasan: Bawaslu punya authority kewenangan, tapi sering kali tak punya daya eksekusi. Banyak pelanggaran hanya berakhir pada sanksi ringan, meski impact dampaknya bisa besar terhadap hasil.

Sistem juga menyediakan jalur koreksi melalui Mahkamah Konstitusi, di mana bukti kecurangan sistemik bisa diajukan. Tapi legitimasi pemilu tak hanya soal hukum—ia bergantung pada public confidence kepercayaan publik. Di tengah pressure tekanan politik yang terus membesar, demokrasi diuji: bukan hanya pada keberadaan lembaga, tapi pada kemampuannya bertahan dari pengikisan kepercayaan.