Swasembada Pangan Diklaim Tercapai, Tapi Rakyat Masih Tanya: Apa Rasanya di Meja Makan?
Indonesia akhirnya menyandang predikat swasembada pangan. Tapi bagi Presiden Prabowo Subianto, kemenangan ini belum lengkap tanpa pemerataan pangan. Di tengah sorotan global terhadap krisis pangan dan perubahan iklim, klaim ini muncul sebagai salah satu pencapaian pertama pemerintahannya yang baru berjalan beberapa bulan.
Dalam pidatonya, yang diambil dari kanal resmi Setpres, Prabowo menegaskan: Tidak boleh ada orang lapar di Indonesia. Kalimat itu bukan sekadar retorika—ia menjadi tolok ukur baru, sebuah janji publik yang menaikkan taruhannya dari sekadar produksi menjadi keadilan distribusi.
Menurut Presiden, kerja sama lintas lembaga dan kesatuan arah kebijakan berhasil membawa negara ke kondisi yang relatif swasembada. Ia menyebut hanya ada beberapa komoditas strategis yang masih perlu disempurnakan. Secara umum, kata dia, Indonesia kini dalam posisi aman—tidak perlu takut kekurangan pangan.
Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Amran menyampaikan bahwa proyeksi neraca pangan hingga Mei 2026 menunjukkan surplus pangan nasional. Meski begitu, ia tak menutup mata terhadap ancaman eksternal seperti dunia geopolitik yang memanas dan potensi dampak El Niño yang bisa mengganggu produksi dan distribusi.
Tapi di tengah angka-angka optimis ini, pertanyaan besar tetap menggantung: seberapa meratakah kenyataan ini dirasakan rakyat kecil? Seorang petani di Nusa Tenggara mungkin menghasilkan beras berlimpah, tapi belum tentu bisa membeli gula atau minyak dengan harga terjangkau. Swasembada secara makro tidak otomatis berarti akses terjangkau secara mikro. Dan justru di sinilah letak ujian sesungguhnya: bukan hanya memproduksi, tapi memastikan piring setiap keluarga terisi.
Saya petani padi gogo di Sumba, panen tahun ini lumayan, tapi harga gabah jatuh. Swasembada yang dimaksud itu buat siapa? Kalau petani kecil tetap kerepotan, lalu siapa yang benar-benar menang?
Baru kemarin beli cooking oil minyak goreng di warung tetangga, harganya masih selangit. Mau surplus segitu pun, kalau daya beli nggak naik, rakyat tetap lapar.
Pernyataan Presiden patut diapresiasi sebagai arah kebijakan yang jelas. Tapi jangan lupa, jaringan distribusi pangan di daerah terpencil masih rapuh. Celahan infrastruktur ini yang sering bikin komoditas strategis tak sampai ke tangan rakyat.
Dulu zaman Orde Baru juga dibilang swasembada, eh pas krisis 98, beras hilang semalam. Hati-hati sama angka, Nak. Ketahanan pangan yang sesungguhnya itu ketika lapar tak pernah jadi ancaman, bukan cuma klaim statistik.
Fakta bahwa pemerintah bisa mencapai swasembada relatif dalam tekanan global patut dihargai. Tapi kini fokusnya harus bergeser ke logistik dan subsidi yang tepat sasaran. Komunitas miskin kota butuh lebih dari sekadar retorika pangan aman.
Alhamdulillah kalau stok pangan nasional aman. Tapi jangan lupa, di kampung saya, anak-anak masih makan nasi dengan garam. Tersedia beda dengan terjangkau.
El Niño bisa bikin gagal panen besar-besaran. Apa sudah ada sistem peringatan dini yang benar-benar bekerja di level desa? Atau kita cuma andalkan doa dan proyeksi optimis lagi?
Saya cuma ingin tahu: kapan sembako murah benar-benar stabil? Bukan bantuan sesaat, bukan janji kampanye, tapi jaminan jangka panjang bahwa saya nggak perlu takut kelaparan kalau harga kebutuhan pokok melambung.