Rp3,3 Triliun untuk DBD: Kapan Pencegahan Jadi Prioritas?

Pembiayaan penanganan demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia mencapai angka yang memukul: Rp3,3 triliun dari dana BPJS Kesehatan hanya dalam satu tahun. Angka ini bukan sekadar catatan treatment perawatan, melainkan cerminan dari beban disease penyakit yang terus merayap diam-diam di tengah masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan mewakili satu pasien yang dirawat di hospital rumah sakit, satu keluarga yang terguncang, dan satu hari kerja yang hilang.

Ketua Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), dr. H. Suir Syam, menekankan bahwa biaya sebesar itu hanya mencerminkan medical pengobatan, belum termasuk kehilangan produktivitas kerja dan beban ekonomi yang ditanggung rumah tangga. "Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga economic ekonomi dan kemanusiaan," katanya. Bayangkan: lebih dari 40 persen kasus terjadi pada kelompok usia produktif — orang-orang yang seharusnya menggerakkan roda perekonomian.

Masalah utama, menurut Syam, adalah fragmented kerja terpisah-pisah antar sektor. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, PU, environment lingkungan hidup, semuanya bergerak sendiri. Tidak ada coordinated gerakan terkoordinasi yang menyatukan strategi pencegahan, edukasi, dan pengendalian vektor. Akibatnya, DBD terus spread menyebar, menggerus kesehatan dan produktivitas nasional tanpa hambatan yang berarti.

KOBAR mendorong pendekatan kolaboratif yang menyentuh akar masalah: dari edukasi masyarakat hingga sustainable program berkelanjutan seperti vaccination vaksinasi dan perbaikan sanitation sanitasi lingkungan. Target ambisius mereka — nol kematian akibat DBD pada 2030 — hanya mungkin jika semua pihak bergerak bersama. "Tidak bisa sendiri-sendiri," tegas Syam. "Harus collaboration kerja sama." Tanpa itu, triliunan rupiah akan terus mengalir, tanpa hasil yang berkelanjutan.