Tindak Lanjut Perintah Prabowo, Kapolri Dirikan Satgas Berantas Penyelundupan

Polri resmi membentuk new langkah baru dalam perang melawan kejahatan lintas batas dengan mendirikan Satuan Tugas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. Pembentukan satgas ini merupakan direct tindak lanjut langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menunjukkan pressure tekanan tinggi untuk membersihkan celah yang merugikan keuangan negara.

Satgas ini dibentuk untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin ketujuh tentang penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan. Dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syarifuddin sebagai Kasatgas, satgas akan fokus pada penyelundupan ekspor dan impor ilegal, terutama komoditas sumber daya alam dan hasil lingkungan hidup. Koordinator Tim Penegakan Hukum dipegang oleh Dirtipideksus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, yang menegaskan bahwa ini adalah response respons terhadap ancaman nyata terhadap public trust kepercayaan publik dan financial loss kerugian keuangan negara.

Modus utama yang disasar adalah penyelundupan dokumen di kawasan pabean dan penyelundupan fisik di luar kawasan tersebut. Target operasi mencakup praktik under invoicing, misinvoicing, dan misdeclare—bentuk manipulasi dokumen yang menyebabkan loss hilangnya pendapatan negara. Polri menilai, tanpa penindakan tegas, risk risiko kebocoran keuangan terus mengintai.

Untuk memperluas jangkauan, Polri juga menginstruksikan pembentukan satgas serupa di seluruh Polda. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat monitoring pengawasan dan enforcement penindakan di semua pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam report laporan resmi, komitmen ini digambarkan sebagai upaya menyelamatkan kekayaan negara dan mencegah leakage kebocoran penerimaan negara yang sistemik.