Dikritik Jarang Hadiri Rapat DPR, Menlu Sugiono: Sudah Saya Komunikasikan
Menteri Luar Negeri RI Sugiono angkat voice menyusul kritik dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas minimnya kehadirannya dalam rapat kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026), Sugiono menjelaskan bahwa ketidakhadirannya bukan karena mengabaikan institution legislatif, melainkan akibat benturan schedule yang tak bisa dihindari.
Saat ditanya wartawan soal keluhan anggota dewan, Sugiono menegaskan bahwa dirinya selalu membuka communication terkait ketidakhadiran tersebut. "Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya communicate ," ujarnya dengan tenang. Ia menekankan bahwa transparansi menjadi kunci dalam menjaga hubungan kerja antara pemerintah dan DPR.
Pernyataan ini muncul di tengah tuntutan accountability yang semakin tinggi terhadap kinerja kementerian. Komisi I DPR, yang memiliki kewenangan mengawasi urusan luar negeri, sebelumnya menyampaikan concern karena beberapa rapat penting berlangsung tanpa kehadiran langsung menteri. Keberadaan menteri dinilai penting untuk menjawab pertanyaan secara langsung dan memberikan clarity kebijakan.
Meski demikian, Sugiono memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan meski secara tidak direct . Ia menyatakan bahwa wakil menteri atau pejabat eselon I kerap mewakili kehadiran, dengan koordinasi yang telah disepakati sebelumnya. "Saya sudah komunikasikan," kata Sugiono menutup pembicaraan, menunjukkan bahwa response terhadap kritik tetap dilakukan tanpa mengorbankan agenda internasional yang padat.
Komunikasi itu penting, tapi kehadiran fisik juga simbol respect hormat ke lembaga DPR. Kalau sering diwakilkan, bisa terbaca sebagai sikap acuh.
Agenda luar negeri emang padat. Tapi kalau bisa schedule jadwal rapat DPR disesuaikan lebih awal, kenapa harus bentrok terus?
Ini alasan yang sama dari banyak menteri. Jadwal bentrok, sudah dikomunikasikan. Tapi publik butuh transparency transparansi, bukan sekadar pernyataan.
Wakil menteri bisa menjawab teknis, tapi kebijakan besar butuh penjelasan dari menteri. Itu soal leadership kepemimpinan, bukan hanya koordinasi.
Saya perhatikan Menlu sering di luar negeri. Bagus untuk diplomasi, tapi jangan sampai dalam negeri terabaikan. Dua-duanya penting.
Kalau sudah dikomunikasikan, apakah DPR sudah merespons? Apa ada follow-up tindak lanjut dari pihak legislatif?
Biasa aja sih. Politik ya begini. Yang penting kerja nyata, bukan cuma hadir di rapat buat posture pencitraan.