Antara Meja dan Kursi: Dilema Si 'Paling Bebas Aktif'
Kebijakan luar negeri Indonesia yang dijuluki bebas aktif kembali menjadi sorotan, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Narasi bahwa Indonesia bisa duduk di multiple meja sekaligus terdengar meyakinkan, tetapi menyimpan risk besar bila tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Keberhasilan sebuah negara menavigasi geopolitik global tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah penduduk, melainkan oleh kemampuan nyata menerjemahkan komitmen menjadi concrete .
Birokrasi diplomatik Indonesia masih tergolong thin dibandingkan negara-negara dengan ambisi serupa seperti Australia atau Brasil. Rasio diplomat terhadap mitra bilateral, kapasitas intelijen, dan kecepatan dalam mengonversi kesepakatan menjadi traktat formal belum mencapai standar sebuah middle power yang matang. Ketika terlalu banyak keterlibatan dibuka tanpa fondasi yang kuat, hasilnya bukan keterbukaan strategis, melainkan fragmentation komitmen.
Kedekatan dengan Amerika Serikat dalam kerja sama pertahanan—termasuk interoperabilitas sistem senjata dan intelligence sharing —secara tidak langsung menciptakan dependence yang meningkatkan cost keluar dari aliansi tersebut di masa depan. Di sisi lain, keterlibatan dengan Rusia dalam proyek energi nuklir dan gas juga membentuk pola similar . Ketika dua arah ketergantungan ini tumbuh bersamaan di tengah ketegangan AS-Rusia, ruang manuver Indonesia justru shrink .
Selain itu, reputational risk muncul karena keterlibatan intensif dengan Rusia saat mayoritas negara Barat menjatuhkan sanksi atas invasi Ukraina. Indonesia mengklaim mendukung tatanan berbasis aturan, tetapi kunjungan berulang ke Kremlin tanpa clear stance menciptakan credibility gap . Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang, seperti yang diraih Singapura atau Norwegia, dibangun di atas consistency normatif, bukan hanya manuver pragmatis belaka.
Kalau kita mau duduk di semua meja, setidaknya harus punya cukup resources sumber daya untuk duduk dengan percaya diri. Saat ini terasa seperti kita kepayahan menjaga keseimbangan.
Ironisnya, 'bebas aktif' justru bisa membuat kita trapped terjebak jika terlalu dalam di dua sisi yang bertentangan. Kita bicara fleksibilitas, tapi nyatanya ruang gerak makin sempit.
Pernah kepikiran nggak, ini bukan soal foreign policy kebijakan luar negeri saja, tapi juga soal seberapa stabil kondisi dalam negeri kita? Kalau elite terpecah, strategi jangka panjang bisa ambruk.
AS dan Rusia itu bukan mitra biasa. Keterlibatan dengan salah satunya saja sudah menimbulkan pressure tekanan. Apalagi kalau harus menjaga hubungan dengan dua-duanya sekaligus.
Bebas aktif itu prinsip bagus, tapi jangan sampai jadi alasan untuk tidak membuat clear decision keputusan jelas. Netralitas bukan berarti menghindari tanggung jawab moral.
Kita terlalu fokus pada posisi global, tapi lupa bahwa kepercayaan international community komunitas internasional dibangun dari konsistensi, bukan sekadar kehadiran.