BP Tapera Resmi Alihkan Layanan KPR Subsidi ke Aplikasi Tapera Mobile
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara resmi menghentikan layanan lama SiKasep dan new mengalihkan seluruh proses pengajuan KPR subsidy ke aplikasi Tapera Mobile mulai Rabu (15/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar untuk digitalization akses perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini menghadapi hambatan birokrasi dan jarak geografis dalam mengakses financing .
Dengan aplikasi ini, calon debitur bisa mengajukan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara online , memantau perkembangan pengajuan, hingga memilih bank penyalur—semua dari satu perangkat. Proses registrasi dimulai dengan unggah foto KTP dan swafoto, dilanjutkan verifikasi nomor ponsel lewat kode OTP untuk menjaga security data. Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, tujuan utamanya adalah memangkas bureaucracy yang selama ini memperlambat distribusi bantuan perumahan.
Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran mencapai 50.021 unit rumah atau 14,29 persen dari target nasional 350.000 unit, dengan nilai mencapai Rp6,22 triliun. Cakupannya sudah menjangkau 33 provinsi dan 364 kabupaten serta kota, menunjukkan market bawah yang luas dan pressure tinggi terhadap ketersediaan hunian terjangkau. Digitalisasi ini diharapkan mempercepat distribusi dan menjawab public trust bahwa program pemerintah bisa berjalan transparan dan efisien.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Tidak semua calon penerima berada di wilayah dengan akses internet stabil, dan beberapa MBR masih belum terbiasa dengan teknologi mobile. Namun, dengan menyediakan panduan di website dan dukungan langsung dari tim bank, BP Tapera berharap adoption aplikasi bisa meningkat. Keberhasilan peralihan digital ini bisa menjadi model untuk program bantuan sosial lainnya yang membutuhkan distribusi cepat dan akuntabel.
Akhirnya bisa daftar dari rumah! Dulu harus bolak-balik kantor, sekarang cukup lewat mobile aplikasi mobile. Ini benar-benar change perubahan yang terasa.
Bagus sih inovasinya, tapi jangan lupa banyak warga di desa yang sinyal susah. Akses digital belum merata, jangan sampai yang paling butuh malah tertinggal.
Saya coba kemarin, proses verifikasi KTP lewat swafoto agak lama. Tapi setidaknya bisa pantau sendiri status pengajuan, tidak perlu nanya terus ke bank. Ini transparency transparansi yang kami butuhkan.
Langkah bagus, tapi jangan lupa soal kebocoran data. Verifikasi dua lapis harus benar-benar aman. Keamanan data itu critical penting banget.
Ini baru namanya pelayanan publik yang modern. Kalau semua program bantuan bisa seperti ini, public trust kepercayaan publik ke pemerintah pasti naik.
Tapi apakah semua bank penyalur sudah siap secara teknis? Jangan sampai sistem aplikasi cepat, tapi proses di bank tetap slow lambat. Bottleneck bisa pindah tempat saja.