Bahlil Sindir Orang Mampu Masih Beli BBM Subsidi: Apa Tidak Malu?
Harga BBM nonsubsidi melonjak mulai Sabtu (18/4/2026), memicu kekhawatiran akan shift konsumen dari bahan bakar bebas ke jenis yang subsidized . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyerukan agar masyarakat yang mampu tidak menyalahgunakan benefit ini. Ia menekankan bahwa BBM bersubsidi seharusnya hanya untuk mereka yang benar-benar eligible .
Dalam pernyataannya di Jakarta, Bahlil menyindir pejabat dan orang kaya yang beralih ke BBM subsidi setelah kenaikan harga RON 98. "Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen... mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa tidak ashamed kita?" katanya. Komentar ini menyoroti tekanan public terhadap distribusi sumber daya yang adil.
Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian harian BBM subsidi hingga 50 liter per kendaraan pribadi, setara dengan jarak tempuh sekitar 400 kilometer. Menurut Bahlil, batas ini sudah cukup untuk kebutuhan harian. "Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya," ujarnya. Pembatasan tidak berlaku untuk sektor logistik seperti truk pengangkut beras atau sayur, namun dilarang untuk truk dari sektor palm oil dan mining .
Sementara untuk sepeda motor, belum ada pembatasan resmi terkait jumlah pengisian. Namun Bahlil mengimbau agar pengendara tidak menyalahgunakannya dengan mengisi ulang menggunakan jerry can atau bolak-balik ke SPBU. "Kita harus punya hati. Janganlah kau pakai jeriken, janganlah kau bolak-balik, kasihan rakyat kita," tegasnya. Pesan ini menyentuh aspek morality di tengah economic yang menekan.
50 liter per hari? Itu lebih dari cukup untuk mobil pribadi. Tapi kalau truk sawit bisa isi seenaknya, ya tetap saja ada loophole celah.
Sindiran Bahlil tajam banget. Tapi apakah pejabat beneran akan nurut? Atau cuma rhetoric retorika doang?
Saya setuju soal jeriken. Dulu saya lihat tetangga isi 10 jeriken tiap minggu, jual lagi. Itu jelas abuse penyalahgunaan.
Harusnya motor juga dibatasi. Banyak yang isi ulang tiap hari, padahal bukan buat kerja. fairness Keadilan harus ditegakkan.
Logika 400 km pakai 50 liter masuk akal. Tapi lebih penting: siapa yang monitor memantau pelanggaran?
Orang mampu beli BBM subsidi itu sama saja ambil resource sumber daya dari yang lebih butuh. Tidak etis.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi pasti tekan spending belanja rumah tangga. Ini bakal dorong inflasi juga.
Menteri pakai pengalaman pribadi sebagai sopir, itu bikin pesannya lebih relatable mudah diterima. Jarang ada pejabat begini.