Viral Usulan Uang Saku Ormas Rp 42 Juta, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim Sampaikan Permohonan Maaf
Usulan plan pemberian allowance sebesar Rp 42 juta untuk 400 peserta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan silaturahmi Pemprov Kalimantan Timur memicu public reaction yang luas. Surat resmi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim bernomor 200.1.4.4/147/S/Kesbangpol.III menyebutkan anggaran sebesar Rp 105.000 per orang, yang dianggap tidak sesuai dengan suasana budget efficiency yang sedang digalakkan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, mengakui bahwa usulan itu berasal dari inisiatif pribadinya dan menyampaikan apology secara terbuka. "Saya mohon maaf, itu kesalahan saya. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur," katanya pada Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa langkahnya diambil terlalu quickly tanpa konsultasi mendalam dengan pimpinan.
Arih menjelaskan bahwa niat awalnya adalah membantu perwakilan ormas yang datang dari daerah jauh dan harus mengorbankan waktu kerja. Ia ingin acara silaturahmi tidak menimbulkan financial risk bagi peserta. Namun, ia mengakui bahwa proses pengambilan decision ini tidak melalui kajian yang matang, sehingga menimbulkan pressure dan ketidaknyamanan di internal pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut akhirnya tidak disetujui dan tidak direalisasikan. Tidak ada satupun peserta yang menerima uang saku dalam kegiatan tersebut. Meski berharap fasilitas serupa bisa diwujudkan di masa depan jika anggaran memungkinkan, Arih berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengusulkan kebijakan yang berdampak public trust .
Rp 42 juta untuk uang saku? Lebih baik dialokasikan ke desa yang butuh jalan atau Puskesmas. Ini jelas waste pemborosan di tengah tekanan anggaran.
Niatnya mungkin baik, tapi ini soal timing waktu dan prosedur. Di saat semua sektor diminta berhemat, usulan seperti ini terasa tidak peka.
Langkah cepat minta maaf itu jujur, tapi tetap aneh. Kenapa harus usul duluan kalau belum dapat approval persetujuan?
Kesbangpol harusnya fokus pada pencegahan konflik, bukan bikin controversy kontroversi baru. Ini merusak public trust kepercayaan publik.
Saya datang dari Samarinda Timur naik angkot, bayar Rp 8.000. Tapi kalau dapat uang saku, bukan buat jajan, tapi buat bayar transport cost biaya transportasi yang hilang karena cuti kerja sehari.
Harus diingat, ini baru proposal usulan, bukan kebijakan jadi. Tapi tetap, prosesnya harus lebih transparan.