Kesbangpol Kaltim Ajak Warga Ganti Aksi 21 April Jadi Peringatan Hari Kartini
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak warga yang berencana demonstration pada 21 April 2026 untuk mengalihkan energi mereka ke peringatan Hari Kartini melalui dialog yang lebih constructive . Langkah ini muncul sebagai respons terhadap rencana aksi dari Aliansi Perjuangan yang ingin menggelar protest di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Arih Frananta Filifus Sembiring, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim, menekankan bahwa momentum 21 April seharusnya menjadi hari refleksi dan idea building , bukan hanya simbol public pressure melalui aksi jalanan. Menurutnya, semangat Kartini bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi secara lebih bermakna.
Ajakan ini menyiratkan concern bahwa aksi demonstrasi bisa memicu tension sosial, terutama jika dilakukan di lokasi strategis seperti kantor pemerintahan. Dengan mengusulkan peringatan Hari Kartini, pihak Kesbangpol ingin mendorong partisipasi yang tetap kritis namun tidak konfrontatif.
Masyarakat kini dihadapkan pada decision simbolis: apakah akan memilih jalur protes yang keras atau merayakan warisan perempuan melalui diskusi dan kreativitas. Perubahan makna hari besar seperti ini bukan hal baru, tapi tetap menyisakan public trust terhadap niat pemerintah di balik ajakan tersebut.
Alih-alih turun ke jalan, kenapa nggak bikin discussion forum forum diskusi aja? Bisa lebih produktif daripada sekadar teriak di depan kantor.
Ini cara halus untuk suppress menekan suara kritis. Ajakan 'konstruktif' terdengar bagus, tapi sering jadi alat untuk menghindari real pressure tekanan nyata.
Anak-anak muda sekarang butuh lebih dari sekadar peringatan hari besar. Mereka butuh response respons nyata, bukan hanya perubahan simbolisme.
Sebagai perempuan, saya menghargai upaya mengangkat Kartini. Tapi jangan sampai perayaan ini digunakan untuk mengalihkan public concern keprihatinan publik.
Tanggal 21 April emang punya makna ganda. Tapi jangan sampai semangat protes dan semangat reformasi jadi erased terhapus begitu saja.
Kalau mau damai, ya harus dua arah. Pemerintah juga harus terbuka, bukan cuma minta rakyat tenang sambil ignoring mengabaikan demands tuntutan.