Iran Tuding Uni Eropa Alami Kemunafikan Tingkat Tinggi Soal Selat Hormuz
Tegangan diplomatik kembali memanas di Selat Hormuz setelah Iran menuduh Uni Eropa melakukan hypocrisy dengan menggunakan hukum internasional secara selektif. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa blok Eropa kerap memberi lecture kepada negara lain, namun diam terhadap agresi militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. "Hentikan ceramahnya," tegas Baqaei dalam unggahan di X, menanggapi pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas yang mendesak Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas maritim global.
Baqaei menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah wilayah sah Iran, sehingga negara ini berhak mengambil measure untuk mencegah jalur strategis itu digunakan dalam serangan terhadapnya. "Tidak ada aturan hukum internasional yang melarang Iran sebagai negara pantai untuk mengendalikan perairannya," ujarnya. Ia menghubungkan kebijakan Eropa dengan double standard , menekankan bahwa narasi 'jalur transit tanpa syarat' runtuh ketika kapal militer AS dikerahkan di dekat selat tersebut sebagai bagian dari agresi yang diduga didukung Israel.
Konflik ini berakar dari serangan AS-Israel pada Februari 2026 yang memicu respons Iran dengan menguasai kembali Selat Hormuz—jalur yang menyuplai sekitar 20% energy supply dunia. Meski gencatan senjata dua minggu dimulai pada 8 April 2026 berkat mediasi Pakistan, Presiden AS Donald Trump justru memberlakukan blockade terhadap pelabuhan Iran sehari kemudian. Iran menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan dan mempertahankan pembatasan di selat sebagai bentuk respons.
Pada Sabtu (18/4/2026), Letnan Kolonel Ebrahim Zolfaghari dari Markas Besar Khatam Al-Anbiya menyatakan bahwa kendali penuh atas Selat Hormuz telah restored ke keadaan semula setelah dialog dengan AS menemui jalan buntu. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan bahwa kapal militer tetap dilarang melintas, sementara kapal nonmiliter hanya boleh lewat melalui designated route oleh otoritas Iran. Dengan situasi ini, tekanan terhadap stabilitas maritim global terus meningkat.
Uni Eropa selalu bicara soal hukum internasional, tapi diam saat AS bertindak agresif. Konsisten di mana?
20% pasokan energi global lewat sana. Kalau situasi makin panas, harga BBM bakal spike melonjak lagi. Rakyat kecil yang kena.
Iran punya hak atas wilayahnya, tapi titik penting maritim gini harus tetap netral demi perdamaian dunia.
AS blokade pelabuhan Iran padahal gencatan senjata baru mulai? Jelas ini violation pelanggaran yang disengaja.
Kata 'kemunafikan tingkat tinggi' dari Baqaei keras banget, tapi susah dibantah kalau lihat pattern pola respons Barat.
Rute yang ditentukan oleh Iran? Itu namanya control pengendalian penuh. Bukan lagi sekadar kedaulatan.