Nadiem Minta Maaf Kurang Sowan dan Tak Paham Peran Politik Saat Jadi Menteri
Jakarta — former Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan apology publik atas gaya leadership yang dinilai kurang selaras dengan budaya birokrasi dan politik Indonesia. Permintaan maaf disampaikan langsung usai court session kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa (14/4/2026), setelah ia menyelesaikan masa detention selama tujuh bulan.
Nadiem mengakui bahwa dirinya lacked memahami kompleksitas peran menteri, yang tidak hanya soal kinerja profesional tetapi juga political function . Ia menyebut dirinya failed dalam membangun hubungan yang cukup hormat dengan tokoh masyarakat dan politik, termasuk dalam tradisi respectful visit . "Saya mungkin kurang menghormati, kurang sowan kepada tokoh-tokoh," ujarnya, menekankan bahwa ini adalah bagian dari self-reflection yang mendalam selama di tahanan.
Keputusan membawa banyak young professionals dari luar birokrasi, kata dia, ternyata menimbulkan tension internal. Ia juga mengakui cara communication kerap terasa kurang santun. Meski membantah melakukan wrongdoing dalam kasus Chromebook, Nadiem menegaskan bahwa pengalaman penahanan memberinya ruang untuk mengevaluasi kekurangan pribadi sebagai pemimpin muda di pemerintahan.
Bagi Nadiem, masa separation dari keluarga dan anak-anak menjadi ujian emosional terberat. Namun, ia tetap menyatakan optimism dan terinspirasi oleh tokoh-tokoh bangsa yang pernah melewati hard trials . Ia menegaskan masih mencintai negara dan percaya justice akan ditegakkan. Di akhir pernyataan, ia meminta doa masyarakat agar bisa memperoleh fair outcome dalam proses hukum yang berjalan.
Akhirnya sadar juga bahwa politik itu bukan cuma data dan efisiensi. Tapi respect hormat itu dasar, apalagi ke tokoh.
Sowan bukan sekadar tradisi, tapi bagian dari political capital modal politik. Kalau diabaikan, gesekan pasti muncul.
Tujuh bulan di tahanan pasti berat. Tapi justru di situlah real change perubahan nyata bisa terjadi, bukan di ruang rapat.
Harusnya dari awal paham bahwa jabatan menteri itu juga soal peran simbolis, bukan cuma kerja teknis.
Permintaan maaf ini terasa tulus. Tapi publik juga butuh accountability akuntabilitas, bukan cuma refleksi.
Bayangkan, kerugian Rp2,1 triliun. Tekanan public anger kemarahan publik pasti sangat besar, wajar dia merasa tertekan.