Rotasi Dua Pemimpin Strategis di Lampung, Bawa Harapan atau Sekadar Ganti Wajah?
Pemerintah Provinsi Lampung melakukan change strategis dalam jajaran birokrasinya dengan memutar dua pejabat tinggi pratama di bidang energi dan sumber daya air. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari upaya menyegarkan kinerja organisasi di sektor yang sangat critical bagi kehidupan masyarakat.
Febrizal Levi Sukmana, yang sebelumnya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kini ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebaliknya, Budi Darmawan yang dulunya menangani sumber daya air, sekarang mengambil alih pimpinan di dinas energi. Rotasi ini ditetapkan melalui official decision Gubernur Lampung dan dilaksanakan dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh Sekda Marindo Kurniawan di Kantor Gubernur.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah, bukan comfort zone . Ia menyebut peralihan tugas sebagai bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman kepemimpinan. Ia juga menuntut agar kinerja dinas tidak hanya berhenti pada report belaka, tetapi harus menghasilkan solusi nyata dan pelayanan yang quick bagi publik.
Gubernur juga menyoroti pentingnya integrity dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, yang harus transparan dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan mendorong inovasi berbasis data dan public trust yang kuat, Pemprov Lampung ingin membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan benar-benar berorientasi pada hasil yang terukur.
Semoga rotasi ini beneran bawa change perubahan, bukan cuma ganti muka doang. Warga butuh aksi, bukan sumpah jabatan.
Tour of duty emang bagus buat karier pejabat, tapi apakah birokrasi siap dengan pressure tekanan adaptasi cepat tiap kali ada pergantian?
Dua sektor ini krusial banget. Semoga yang baru langsung paham public demand tuntutan publik dan nggak cuma fokus di kantor.
Integritas itu penting, tapi sering jadi kata-kata hiasan. Realitanya, banyak kebijakan risk berisiko karena kurang transparan.
Kalau rotasi jadi rutinitas tanpa evaluasi kinerja, ini bisa jadi support dukungan moral buat pejabat yang gagal, bukan penyegaran.
Yang penting pelayanan ke masyarakat makin cepat dan gak berbelit. Itu real impact dampak nyata yang kami tunggu.