Bupati Sadewo Siap Gunakan Uang Pribadi untuk Biaya Berobat Warga Banyumas
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa healthcare untuk warganya harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Dalam rapat koordinasi di Pendopo Si Panji, Purwokerto, ia bahkan menyatakan kesiapan menggunakan personal funds jika diperlukan untuk menanggung biaya berobat warga yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif. Pernyataan ini muncul sebagai bentuk commitment kuat di tengah tekanan anggaran daerah yang ketat.
Saat ini, capaian UHC di Banyumas telah mencapai 98 persen, dengan 80 persen kepesertaan JKN dalam status aktif. Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar untuk mendukung program ini, lebih dari dua kali lipat dari angka sebelumnya. Namun, Bupati mengakui bahwa mengumpulkan dana tersebut tidak mudah. "Kondisi keuangan di seluruh daerah saat ini lagi agak susah. Saya nyari-nyari duit, salah satunya itu untuk menjamin public health ," ujarnya dengan nada tegas.
Ia memberi instruksi jelas kepada seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS: tetap layani pasien meskipun kepesertaannya nonaktif. Jika fasilitas kesehatan belum memiliki anggaran cadangan, Bupati meminta mereka mencatat biaya tersebut dan menagihkannya langsung kepadanya. "Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau UPZ, sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai own pocket ," tegasnya. Sikap ini menunjukkan direct action untuk memastikan tidak ada warga yang ditolak berobat.
Bupati juga geram terhadap praktik illegal charges yang masih terjadi, meski program gratis telah dicanangkan. Ia menolak kabar warga diminta membayar uang administrasi atau obat, dan menuntut pelayanan tanpa syarat berbelit. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah direktur rumah sakit dalam rapat penting, menyebut itu sebagai bentuk disrespect terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman, Pemkab akan membuat video kartun lucu sebagai alat socialization tentang mekanisme UHC.
Bayar dari kantong sendiri? Itu baru namanya public service pelayanan publik beneran. Beda jauh sama janji-janji yang cuma di mulut.
Tapi gimana kalau ternyata banyak banget yang numpang? Nanti malah jadi beban pribadi terus. Harus ada monitoring pemantauan ketat biar gak disalahgunakan.
Baru dengar ada bupati yang berani bilang 'tagih ke saya'. Itu accountability akuntabilitas level tinggi. Tapi semoga bukan cuma retorika.
Yang penting jangan sampai tenaga kesehatan di bawah merasa tertekan. Mereka juga butuh support dukungan, bukan cuma tekanan dari atas.
Video kartun buat sosialisasi? Justru bagus! Biar anak muda dan lansia juga paham tanpa bingung baca regulation peraturan tebal.
Rp105 miliar dari mana aja? APBD, CSR, UPZ? Harus transparan biar gak ada suspicion kecurigaan di kemudian hari.
Dulu pas ibu saya sakit, diminta bayar dulu padahal BPJS aktif. Semoga sekarang benar-benar implemented diterapkan tanpa pandang bulu.
Kalau semua pemimpin daerah punya integrity integritas kayak gini, Indonesia pasti lebih maju di sektor kesehatan.