Muncul Seruan Aksi Dukung JK, Ini Respons KALLA
Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini, beredar sebuah new aksi dukungan untuk Jusuf Kalla (JK), tokoh nasional yang dikenal luas karena peran pentingnya dalam pemerintahan dan proses perdamaian. Aksi tersebut diklaim akan diadakan oleh kelompok yang mengatasnamakan Laskar Garuda Indonesia Bersatu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk solidaritas di tengah situasi yang sedang mengemuka.
Menanggapi report ini, pihak KALLA melalui Subhan Djaya Mappaturung, Chief Legal & Sustainability Officer, menyampaikan apresiasi atas simpati yang diberikan. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tidak perlu diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa yang berpotensi mengganggu public trust dan ketertiban umum. "Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan," tegas Subhan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
Subhan juga mengimbau agar tidak ada mass movement atau aksi demonstrasi yang mengatasnamakan JK, terutama dalam konteks dugaan persoalan hukum yang sedang berkembang. Ia meminta masyarakat tidak terpancing oleh upaya provocation atau aksi adu domba yang bisa memperuncing ketegangan sosial. Pihak KALLA yakin bahwa rekam jejak JK, termasuk perannya sebagai inisiator perdamaian di konflik Ambon dan Poso, sudah cukup dikenal publik tanpa perlu dikampanyekan secara masif.
Untuk mencegah eskalasi, Subhan memohon kepada pemerintah dan authorities agar mengantisipasi penyelenggaraan aksi tersebut, yang rencananya digelar Jumat (16/4/2026) pukul 14.00 WITA di Flyover dan Kantor DPW PSI Sulsel. Pihak KALLA berharap situasi tetap kondusif, dan masyarakat tidak terlibat dalam aksi yang justru bisa menimbulkan risk terhadap stabilitas sosial.
Justru kalau banyak yang mau turun support dukung, berarti ada tekanan di balik layar yang nggak kita lihat.
Mereka bilang jangan unjuk rasa, tapi titik aksinya sudah disebar. Jadi ini larangan atau pencitraan?
Risiko social stability stabilitas sosial memang nyata, tapi masyarakat juga punya hak menyampaikan pendapat.
Lebih baik fokus pada proses hukum yang adil daripada bikin public pressure tekanan publik.
JK memang punya legacy warisan besar dalam perdamaian. Tapi simpati nggak boleh jadi alasan melanggar aturan.
Apa bedanya dengan kasus lain yang didiamkan? Kenapa kali ini cepat response respons dari pihaknya?