Menteri HAM Pigai Tolak Pelaporan JK: Tidak Ada Manfaatnya

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak langkah hukum terhadap Jusuf Kalla, mengatakan bahwa report pelaporan ke polisi tidak membawa benefit manfaat dan justru bisa memperbesar risk risiko ketegangan sosial. Ia mendorong agar perbedaan pandangan, terutama yang menyentuh isu sensitif seperti agama, diselesaikan lewat dialog, bukan jalur litigasi yang berpotensi memicu polarisasi.

Pigai menekankan bahwa pendekatan hukum terhadap pernyataan tokoh nasional seperti JK bisa mengabaikan konteks dan niat. "Pak JK itu statesman negarawan, mantan wapres saya tidak yakin ada bad intention intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu," katanya. Menurutnya, asumsi negatif tanpa klarifikasi terlebih dahulu justru melanggar prinsip fairness keadilan dan hak untuk didengar.

Ia menegaskan bahwa mekanisme dialog harus menjadi pilihan utama sebelum melangkah ke ranah hukum. "Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan open communication komunikasi terbuka, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya. Bagi Pigai, menjaga social cohesion kohesi sosial lebih penting daripada mengejar pertarungan hukum yang berpotensi memecah belah.

Pigai juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. "Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa," katanya. Di tengah dinamika nasional, ia menyerukan semua pihak mengedepankan unity persatuan dan menjaga social calm kesejukan sosial demi kepentingan bersama.