Kenapa Kita Terus Minta Penjelasan Saat Harga BBM Naik?
Setiap kali price naik, seolah-olah negara harus segera muncul di panggung dengan penjelasan. Tuntutan agar pemerintah memberi alasan atas kenaikan fuel terasa seperti kebiasaan yang sudah mengakar dalam politik kita. Tapi di balik permintaan yang terdengar wajar itu, tersimpan satu kesalahan besar: kita gagal membedakan antara kebijakan yang dikendalikan negara dan market yang memang sengaja dilepaskan dari kendali langsung. BBM non-subsidi bukan barang yang dijaga agar tetap stabil secara politik. Ia ada justru karena pemerintah memilih untuk tidak turun tangan setiap kali angka bergerak.
Negara hanya menentukan kerangka, formula, dan batas regulasi. Selebihnya, ia membiarkan perubahan harga mengikuti parameter ekonomi global—seperti international , nilai tukar, dan biaya distribusi. Maka, kenaikan harga bukan hasil dari keputusan politik hari ini, melainkan konsekuensi dari sistem yang sudah dirancang sejak awal. Menuntut penjelasan tiap kali harga naik berarti menolak logika pasar—sekaligus berpura-pura menerimanya. Ini bukan transparansi yang sehat, tapi bentuk denial terhadap realitas ekonomi.
Dalam sistem yang waras, pemerintah cukup menjelaskan aturan main sekali, bukan mengulang akibatnya setiap kali hasilnya tidak menyenangkan. Kita tidak pernah minta penjelasan resmi saat gold melonjak atau kurs rupiah berfluktuasi. Kita paham bahwa angka-angka itu bergerak karena pasar, bukan karena pidato dari official . Namun, begitu menyentuh BBM—meski non-subsidi—sebagian orang tiba-tiba ingin negara membacakan skenario pasar seolah-olah tanpa restu retoris, pasar tidak sah bekerja. Ini bukan soal informasi. Ini soal acceptance terhadap disiplin yang telah disepakati.
Di sinilah populisme menyamar sebagai kepedulian. Ia menerima istilah 'non-subsidi' di atas kertas, tapi menolak fluktuasinya dalam kenyataan. Kita ingin pasar bekerja, tapi hanya ketika hasilnya nyaman. Kita ingin logika ekonomi, tapi tetap meminta reassurance politik. Padahal, sistem yang jujur tidak membutuhkan pembenaran ulang setiap kali angka berubah. Yang dibutuhkan bukan konferensi pers, tapi pemahaman kolektif: bahwa non-subsidi berarti lepas dari panggung politik—termasuk saat harga naik, dan terutama saat itu terasa uncomfortable .
Logika pasar harus diterima utuh, bukan dipilih-pilih saat menguntungkan.
Kalau mau harga stabil, mending subsidy subsidi semua. Tapi siapa yang bayar?
Rakyat kecil tetap kena dampaknya, meski katanya non-subsidi. Kenyataannya, BBM itu selalu politis.
Pemerintah memang harus transparan soal perhitungan harga, bukan cuma bilang 'mengikuti pasar'.
Setuju. Kita tidak protes emas naik, kurs turun, tapi begitu BBM naik, langsung cari kambing hitam.
Ini bukan soal logika, tapi soal kepercayaan. Orang tidak percaya formula rumus yang dipakai benar-benar adil.
Populisme atau bukan, yang naik itu ongkos hidup. Harusnya pemerintah lebih proaktif.
Menuntut penjelasan bukan berarti menolak pasar. Tapi sebagai warga, kita berhak tahu basis dasar perubahan harga.