PKS Tiba-tiba Ganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta secara mengejutkan decision Ketua DPRD dari Khoirudin menjadi Suhud Aliyudin. leadership baru ini bukan hasil musyawarah internal semata, melainkan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang diteruskan melalui rantai komando partai. Muhammad Taufik Zulkifli, Ketua Fraksi PKS, membenarkan pergantian ini dan menegaskan bahwa posisi Ketua DPRD memang menjadi hak fraksi mereka setelah memenangkan Pileg 2024 dengan 18 kursi.
"Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini memang dari Fraksi PKS, jadi kami berhak atas posisi tersebut," ujar MTZ, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (21/4). Namun, ia menekankan bahwa procedure pergantian ketua tidak bisa dilakukan seenaknya, berbeda dengan pergantian ketua komisi atau sekretaris komisi. Proses ini memerlukan administrative yang lebih panjang dan harus melibatkan instansi pemerintah pusat.
Surat resmi dari DPP PKS diterima oleh DPW PKS DKI Jakarta, lalu diteruskan ke Fraksi PKS di DPRD untuk diproses sesuai mechanism yang berlaku. Setelah itu, fraksi menyampaikan surat permohonan pergantian langsung kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, permintaan ini harus dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memiliki official hukum yang sah.
Langkah ini menunjukkan betapa power dalam sistem politik lokal sangat dipengaruhi oleh dinamika internal partai. Meskipun PKS berhak atas kursi ketua karena menjadi pemenang pemilu, rotation jabatan seperti ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas leadership dan transparansi proses pengambilan keputusan di tingkat fraksi maupun DPP.
Ganti ketua cuma karena arahan DPP? Ini bukan soal accountability akuntabilitas ke publik lagi, tapi ke atas.
Setiap ganti ketua selalu lewat administrative prosedur panjang. Tapi rakyat Jakarta butuh kerja nyata, bukan hanya urusan internal partai.
PKS menang kursi, jadi wajar dapat jatah ketua. Tapi kenapa sudden tiba-tiba ganti? Apa ada gesekan?
Yang penting jangan sampai leadership kepemimpinan baru malah fokus pada pencitraan, bukan solusi macet dan banjir.
Kalau DPP bisa ganti ketua seenaknya, berarti power kekuasaan lokal cuma ilusi.
Proses harus sah, iya. Tapi jangan sampai bureaucracy birokrasi jadi alasan lambatnya respons ke rakyat.
Ini bukan cuma rotasi jabatan, tapi sinyal dari DPP bahwa mereka masih pegang kendali ketat.
Kemendagri harus cek apakah pergantian ini sesuai regulation aturan atau hanya kepentingan sesaat.