Empat Nama Mencuat Jelang Muscab PKB Kendal, Benny Karnadi Pilih Fokus Dampingi Bupati
Menjelang perubahan kepemimpinan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kendal, pressure politik mulai terasa. Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan 19 April 2026 menjadi ajang penentu arah partai lokal, seiring mencuatnya empat nama kader sebagai calon ketua DPC. Di antara mereka adalah Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq, mantan Ketua DPC Muhammad Makmun, Wakil Bupati Benny Karnadi, dan anggota DPRD Jawa Tengah Kholid Abdillah.
Namun, salah satu figur yang disebut-sebut, Benny Karnadi, justru menegaskan fokusnya pada tugas pemerintahan. Ia menyatakan lebih memilih mendukung Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan mengejar posisi partai. Bagi Benny, kinerja DPC periode 2019–2024 sudah membawa hasil nyata, termasuk menguasai kursi terbanyak di DPRD. "Ini menandakan bahwa pengurus PKB sudah baik dan berhasil membesarkan partai," katanya, menekankan public trust yang tumbuh.
Benny bahkan mengaku tidak tahu-menahu soal namanya yang masuk bursa. Menurutnya, penentuan ketua DPC sepenuhnya wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang mempertimbangkan kebutuhan strategis di daerah. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai bentuk response halus terhadap spekulasi, sekaligus upaya menjaga stabilitas koalisi pemerintahan daerah yang sedang berjalan.
Sementara itu, Muhammad Makmun selaku Ketua DPC saat ini menjelaskan bahwa mekanisme Muscab kali ini berbeda. Tim dari DPP dan DPW akan turun langsung untuk melakukan report dan penjaringan kader. Nama-nama calon akan diumumkan dalam forum, dan peserta diberi ruang mengusulkan figur lain selama memenuhi syarat. Proses ini menunjukkan upaya partai untuk menjaga decision tetap transparan dan terstruktur, meski di tengah risk gesekan internal yang selalu mengintai saat pergantian kepengurusan.
Benny Karnadi pinter main posisi. Fokus pemerintahan katanya, padahal bisa jadi strategi biar tidak terlihat ambisius. Politik itu selalu penuh calculation perhitungan.
Yang penting jangan sampai Muscab malah pecah konsolidasi. Kalau internal conflict konflik internal muncul, rakyat yang dirugikan.
DPP turun tangan langsung? Berarti ada concern kekhawatiran tersendiri soal dinamika di bawah. Biasanya kalau aman, biarkan saja daerah yang atur.
Fokus pada bupati itu alasan klise. Tapi kalau emang kerjaan partai dan pemerintahan bisa jalan bareng, kenapa enggak. Asal jangan cuma jadi tameng aja.
Empat nama besar, tapi keputusan ada di DPP. Jadi pemilihan ini lebih ke selection seleksi daripada kompetisi terbuka. Ada transparansi, tapi juga tetap ada central control kendali pusat.
Yang menarik justru soal pengumuman nama di forum. Peserta bisa usul langsung? Itu langkah bagus untuk dorong participation partisipasi aktif kader.