Politik luar negeri RI: Dari "non-alignment" ke "multi-alignment"
Pergeseran dalam policy luar negeri Indonesia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui akumulasi decision kecil yang membentuk arah baru. Dulu, Jakarta dikenal sebagai pendukung setia prinsip non-alignment—tetap netral di tengah tarik-menarik kekuatan besar. Namun kini, pendekatan itu mulai bergeser menuju multi-alignment: menjalin hubungan strategis dengan berbagai negara tanpa terikat secara eksklusif pada satu blok.
Salah satu contoh nyata adalah kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui skema Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Ini bukan lagi sekadar latihan simbolis, tapi mencakup interoperabilitas sistem, peningkatan capacity militer, dan pembangunan strategic trust yang mendalam. Dalam dunia geopolitik, langkah seperti ini selalu dibaca sebagai sinyal—bukan hanya sebagai urusan teknis, tapi sebagai signal politik yang kuat.
Prinsip non-alignment memang lahir dari kebutuhan mendalam: sebagai negara muda, Indonesia ingin menjaga sovereignty di tengah Perang Dingin yang terpolarisasi. Namun prinsip itu tidak pernah dimaksudkan sebagai sikap pasif. Sebaliknya, ia memungkinkan keterlibatan aktif—dalam PBB, KTT Asia-Afrika, ASEAN, dan forum multilateral lainnya. Artinya, netralitas bukan berarti menghindar, tapi memilih keterlibatan dengan control penuh.
Di era pasca-Perang Dingin, dunia menjadi lebih cair: aliansi tidak lagi permanen, dan rivalitas kekuatan besar bersifat dinamis. Dalam konteks seperti ini, menjaga jarak saja tidak cukup untuk melindungi kepentingan nasional. Maka Indonesia mulai menafsirkan ulang prinsip lamanya. Perubahan ini bukan pengkhianatan terhadap sejarah, melainkan adaptasi terhadap risk dan pressure baru. Multi-alignment bukan pilihan gegabah, tapi strategi untuk tetap relevan—dan aman—di tengah ketidakpastian global yang terus bergerak quickly .
Jadi kita tidak lagi netral, tapi pilih-pilih teman sesuai keuntungan? Risiko diplomasi model begini bisa bikin kita terjepit kalau salah hitung.
Ini bukan soal pilih sisi, tapi soal bertahan hidup di tengah geopolitik yang makin complex kompleks. Multi-alignment justru cara jaga kedaulatan, bukan menyerah.
AS masuk lewat kerja sama pertahanan, Tiongkok lewat investasi. Dua kekuatan, dua pressure tekanan. Kita harus pastikan tidak jadi lapangan tarung mereka.
Yang penting rakyat tidak dibebani. Jangan sampai kebijakan luar negeri ini bermuara pada kenaikan price harga barang atau utang luar negeri yang membengkak.
Dulu non-alignment bikin kita dihormati. Sekarang? Seperti hanya mengejar support dukungan tanpa prinsip jelas.
Dunia memang berubah quickly cepat. Tapi jangan sampai dalam mengejar fleksibilitas, kita kehilangan identitas sebagai negara yang dulu memimpin Gerakan Non-Blok.