Iran Tegaskan: Tidak Ada Kompromi di Luar Hukum Internasional

Di tengah ketegangan yang terus membara, negotiation perundingan antara Iran dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, menegaskan bahwa Teheran hanya akan bergerak dalam koridor hukum internasional—tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada deadline tenggat waktu yang bisa menekan keputusan mereka, ujarnya dalam wawancara dengan IRIB. Pernyataan ini bukan sekadar retorika; ini adalah warning peringatan tegas terhadap tekanan global yang kerap mengabaikan prinsip hukum.

Khatibzadeh mengungkap bahwa proposal yang diajukan Iran—oleh tokoh seperti Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi—bukanlah tawaran emosional, melainkan practical praktis dan adil dalam kerangka hak hukum negara. Ia menekankan bahwa officials pejabat di Washington sering kali membuat pernyataan yang lebih ditujukan untuk public khalayak domestik dan market pasar, bukan sebagai cerminan kebijakan luar negeri yang konsisten. Dalam dunia diplomasi, kata-kata bisa menjadi senjata, dan Iran tampaknya telah belajar membaca antara lines baris.

Yang menarik, Iran menolak tergoda oleh retorika AS, baik yang bersifat positive positif maupun agresif. Strategi mereka tidak dibentuk oleh rhetoric retorika—melainkan oleh prinsip. Khatibzadeh menegaskan kembali: tidak akan ada compromise kompromi yang melanggar hukum internasional. Untuk Teheran, ini bukan soal harga diri semata, tapi soal kedaulatan yang diukur lewat kepatuhan hukum, bukan kekuatan militer.

Namun, di balik ketegasan itu, ada satu penawaran damai: diplomacy diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak. Iran mendesak AS untuk meninggalkan pendekatan maksimalis yang selama ini memperkeruh suasana. Dialog, kata Khatibzadeh, hanya bisa berjalan atas dasar saling menghormati. Tanpa itu, setiap talk pembicaraan hanyalah sandiwara tanpa result hasil nyata.