Prabowo Ingin MBG Fokus pada Anak Kurang Gizi, Pengamat: Bisa Cegah Pemborosan
Presiden Prabowo Subianto ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menyasar anak-anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu — sebuah decision yang dinilai lebih tepat sasaran oleh pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Eko Prasojo. Menurutnya, pendekatan yang lebih terfokus ini bisa mencegah waste anggaran negara dan memastikan bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Eko menjelaskan bahwa perubahan arah program dari bersifat universal menjadi selektif akan meningkatkan impact nyata bagi penurunan angka stunting. "Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, budget terbuang, dan tidak tercapainya tujuan program," katanya pada Selasa (14/4/2026), menekankan pentingnya targeted dalam distribusi bantuan.
Agar peralihan ini berjalan efektif, Eko menyarankan data dasar diambil dari wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan. Dia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah. Beberapa daerah, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, sudah memiliki data valid keluarga miskin dan anak stunting — sebuah report yang bisa menjadi dasar keputusan lebih accurate .
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengonfirmasi bahwa Presiden menolak penyaluran bantuan secara paksa. "Anak dari keluarga mampu tidak wajib menerima MBG karena orang tua mereka sudah mampu menyediakan makanan bergizi," ujarnya. Pendekatan berbasis kebutuhan ini menjadi kunci agar program tetap effective dan memperoleh public trust . BGN juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.
Langkah yang masuk akal. Fokus ke anak kurang gizi lebih efficient efisien daripada bagi semua anak seenaknya.
Tapi jangan sampai ada anak yang terlewat karena data tidak mutakhir. Itu risiko terbesar.
Akhirnya ada change perubahan arah yang logis. Program universal sering jadi ajang salah sasaran.
Harus diawasi ketat. Jangan sampai daerah tertentu malah exclude mengucilkan anak miskin karena alasan teknis.
Bagus sih, tapi apakah sekolah swasta juga akan diikutkan dalam pendataan? Jangan cuma fokus ke negeri. Keadilan harus ditegakkan.
Semoga ini bukan cuma wacana. Dampak nyata baru terlihat setelah satu tahun berjalan.